KELURAHAN DERWATI DI DUGA BANYAK PERMAINAN DENGAN KECAMATAN RANCASARI

Ketika di konfirmasi langsung di Kecamatan Rancasari selasa 27-07-16 pukul:15:00wib, Camat Rancasari (Dede Amar) dan sekcam sedang tidak ada di tempat, menurut keterangan Nanang, Camat sedang ada rapat di pemkot, ketika di tanya media alat fitnes kecamatan rancasari di beli oleh dana apa? dan apa fungsinya kecamatan harus memiliki alat fitnes lengkap? Nanang menjelaskan bahwa yang tahu betul mantan sekcam (firman) dan ini pemberian dari Disorda "tuturnya" sambil sedikit enggan menjawab. Ketika di tanya mengenai pendataan tentang industri, pabrik, gudang dan usaha-usaha menengah keatas termasuk toko modern yang ada di kecamatan rancasari, Nanang mengarahkan langsung pada Kasie Ekbang (Wesi), karena saat ini camat sedang tidak ada.

Di temui di ruangan Kasie Ekbang (Wesi) langsung menjelaskan bahwa di kecamatan rancasari tidak ada pabrik atau industri, terkecuali Home Industri dan toko modern, dan memang tidak ada laporan pada saya selaku kasie ekbang disini, khususnya kelurahan derwati, dan memang Lurah Derwati tidak pernah memberikan laporan, bila di wilayahnya ada pabrik, industri dan gudang, karena setahu saya memang tidak ada pabrik "tutur wesi". Walaupun kenyataannya ada salah satu Pabrik Kulkas Pt.Kayo di Kelurahan Derwati, dan beberapa yang lainnya.

Menyangkut proyek, pengurugan, perumahan yang ada di rancasari ini memang saya sendiri atau kecamatan rancasari saja tidak pernah tahu, bahkan selalu di lewat, tahu-tahu sudah berjalan, dan itu sudah biasa disini, apa lagi mengenai perumahan kecamatan rancasari selalu di lewat, mereka langsung pemkot (Distarcib), dan tidak pernah ada proses serah terima fasum/fasos, undangan pemberitahuan saja tidak, terkecuali bila sudah ada kisruh terhadap masyarakat, baru kita di undang muspika-muspida untuk kumpul, selama ini memang seperti itu, pernah di tegur pihak distarcip, hanya menjawab akan di evaluasi. Dalam hal ini antara kelurahan dan kecamatan tidak sinkron, dalam memberikan keterangan.

By: Hendra (Ina-Ina)

RUSUNAWA RANCASARI ABAIKAN KESELAMATAN PEKERJA DI WILAYAH PROYEK

Proyek Rusunawa di Kecamatan Rancasari Kota Bandung, sudah berjalan kembali lanjutan dari kontraktor sebelumnya tahap 2. Melihat langsung di lapangan hari jum'at 29-07-16 pukul: 14:14wib, ketika di jumpai di lokasi hanya ada Rio (Site Managger) PT. WAHANA CIPTA BANGUN WISMA, selaku pemenang tender proyek. Terlihat para pekerja proyek cukup nekat, karena tidak memakai keamanan kerja di wilayah proyek. Ketika di mintai keterangan oleh Rio langsung dalam lokasi proyek tidak mengutakan keselamatan pekerja, dirinya menjelaskan bahwa kami sangat mengutamakan K3 (Keamanan Keselamatan Kerja) dan kami sudah bagikan perlengkapan kerja (helm,sepatu), tapi 1-2 hari dan seterusnya mereka sudah tidak mau pakai, dan kami sudah tegur pekerja, hal hasil pekerja cuek saja, dan mengenai Papan Proyek tidak cantumkan Nilai Kontrak itu rahasia perusahaan "tutur Rio".

Rio sendiri tahu bahwa kontraktor sebelumnya, di lokasi proyek pernah ada kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja meninggal dunia, akibat lalai dan mengabaikan keselamatan kerja (K3). Dengan ada kecelakaan kerja, seharusnya menjadi contoh tentang pentingnya keselamatan pekerja dan sudah semestinya mengutamakan K3, tetapi tidak demikian dengan para pekerja
Pt.Wahana Cipta Bangun Wisma, keselamatan kerja tidak di perhatikan, cendrung diabaikan begitu saja, seolah-olah benner keterangan tentang keselamatan kerja dalam lokasi proyek hanya di jadikan Mading ( Majalah Dinding), atau pajangan belaka.

Salah seorang pekerja proyek menjelaskan bahwa pimpinan di sini, hanya acuh saja dalam menegur pekerja yang tidak memakai keselamatan kerja, sehingga pejerjapun cuek saja, karena di anggap hal yang biasa, sehingga para pekerja harian (kuli) proyek yang di bayar 70rb/hari, tidak tahu bahwa jiwanya selalu terancam dalam lokasi kerja, Ega Herlambang selaku penanggung jawab Proyek Rusunawa Rancacili hanya bisa berlari, menghindar dari media. Kasatker (Priyo.S) selaku Pengawas Perumahan Rakyat Prov Jabar sudah pernah marah menegur pihak kontraktor tersebut, hanya saja tegurannya di pakai sesaat, jelas kontraktor sudah menyepelekan tentang keamanan kerja, Sudah selayaknya pihak Dinas khususnya tegas menindak Kontraktor yang tidak patuh dalam aturan.

By: Hendra (Ina-Ina)

DPR RI KOMISI V KUNJUNGI RUSUNAWA DI NILAI HANYA JALAN-JALAN

Rombongan DPR RI Komisi V melakukan kunjungan pada Selasa 02-08-16 pukul: 10:55wib, dalam peninjauan Rusunawa Rancacili di Wilayah Rancasari Kota Bandung Jawa Barat. Dalam kunjungannya Komisi V DPR RI ini memantau pekerjaan proyek rusunawa untuk rakyat, dalam progres pembangunan rusunawa yang pertama kali di biayai oleh dana APBN. Terlihat Ketua DPR RI Komisi V (Fary Djemi Francis) beresta rombongannya melakukan peninjauan langsung ke lapangan, dan menyisir ruangan yang sedang di kerjakan di lantai I. Hanya 2-3 kamar saja yang sempat di lihat oleh Ketua DPR RI, sambil berdiri melihat sekitar proyek, hal hasil kembali turun ke lantai dasar, dan berlajut pamit untuk langsung kembali lagi.

Ketika di wawancara oleh media Ketua DPR RI (Fary) menjelaskan, dirinya menilai cukup puas dan bagus dalam pembuatan dengan design dari daerah untuk Rusunawa ini rapi dan ada fasilitas publik, dan baru 107 unit dari 200 unit dengan kebutuhan 3000 untuk di kerjakan di jawa bawat, design sendiri dari daerah pusat hanya memantau dan mendorong, mengenai akses jalan juga cukup baik dan dekat dengan Stadion BLA (Bandung Lautan Api), kedepannya nanti kita (fary) dorong dari pusat untuk pembangunan yang lain, juga infrastruktur.

Ketika di pertanyakan tentang transparansi mengenai serapan dana APBN untuk Rusunawa ini, Ketua DPR RI Komisi V (Fary), tidak di jelaskan, dan beralih ke hal topik sudah di jelaskan tadi, ketika open kunjungan tidak ada di bahas tentang nilai anggaran dari APBN, dan mengenai K3, untuk keamanan pekerja proyek Rusunawa ketua DPR RI Komisi V ini juga sama tidak mau menjawab, hanya mengarahkan dengan bagian teknis pekerja. Sementara dari awal kunjungan sampai akhir kunjungan DPR RI Komisi V ini hanya menilai dan melihat progres pembanganunan rusun saja, itupun tidak semua di monitor, dan banyak pekerja (kuli) proyek, tidak memenuhi K3 (Keamanan Keselamatan Kesehatan Kerja), yang pasti mengancam jiwa pekerja proyek rusunawa. Wakil Rakyat semestinya lebih mengutamakan keselamatan jiwa rakyatnya, bukan mengedepankan proyeknya, sehingga tidak ada kontraktor lalai dalam melaksanakan pekerjaan,  kunjungan DPR RI KOMISI V hanya di nilai jalan-jalan saja, tidak sepenuh hati melaksanakan tugas wakil rakyat.

By: Hendra (Ina-Ina)

ALDIVA CAFE TIDAK KANTONGI IJIN MASIH STATUS RUMAH TINGGAL

Berawal di hari Minggu pagi 32-07-16 pukul 07:40wib, Caffe Aldiva berlangsung kegiatan senam bersama, yang diadakan oleh Caffe Aldiva, tanpa di sadari datang ketua Rw09 (Umar Chalik SH.MA) yang berdkatan dengan Caffe Aldiva, dengan alasan agar pihak yang punya Caffe segera menutup Caffe tersebut, karena menurutnya sudah mengganggu warga Rw09.
Alasan ketua Rw09 meminta untuk menutup Caffe, di karenakan sejak di buka Caffe itu tidak ada koordinasi sama sekali sampai detik ini, bahkan menurutnya Ijin tersebut untuk rumah tinggal bukan yang lainnya apa lagi untuk Caffe "tutur Umar". Cafe ALDIVA CORP status pemilik H.Deden, menurutnya tidak memiliki ijin usaha, status Rumah Tinggal, caffe berlokasi di Jl.  Kembar Kelurahan: Cigareleng Rt01/04 Kecamatan: Regol Kota Bandung, lenggang berdiri.

Menurut  Umar selaku warga juga Ketua Rw09, pemilik caffe tersebut sudah menyalahi aturan, dari rumah tingga menjadi caffe. Ketika Ketua Rw09 (Umar) mendatangi Caffe Aldiva, terjadi cekcok adu mulut dengan Tekhnisi Caffe Aldiva, Cecep selaku Tehknisi Caffe hanya menjalankan tugas dari Bos (Pemilik) Caffe Aldiva, karena status karyawan. Dan sampai saat ini masih belum ada titik temu dan konfirmasi jelas antara pemilik Caffe Aldiva dengan Umar selaku Ketua Rw09, karena merasa  terganggu dengan adanya Caffe tersebut apalagi caffe aldiva itu cukup mewah, sayang tidak mengantongi ijin, bahkan caffe aldiva menjadi tongkrongan bagi anak sekolah.

By: Iwan

PPDB 2016 TAK SESUAI REALITA MEMBUAT DILEMA PENDAFTARAN SISWA SEKOLAH BANDUNG

Rabu 13-07-16 pukul: 13:15wib Seperti biasa setiap akhir tahun ajaran para orang tua siswa yang mempunyai anak yang harus melanjutkan ke jenjang lanjutan baik SMP maupun SMA  disibukkan dengan pencarian Sekolah yang terbaik untuk anaknya, baik itu Negeri ataupun Swasta.Tapi kebanyakan Orang tua berharap bisa masuk Negeri karena menyangkut biaya pendidikan, Pendidikan di Negara Republik kita ini relatif mahal,sibuknya Orang tua ataupun siswa mencari informasi sekolah lanjutan,dan syarat untuk bisa masuk Sekolah Negeri tersebut.

Info pendidikan sangat di butuhkan saat ke lulusan, guna melanjutkan sekolah, tidak perduli dari mana atau siapa yang penting dapat informasi sekolah untuk anaknya,
Tak kalah juga dari Orang Tua dan Dinas Pendidikan Kota ( DISDIK KOTA BANDUNG ) sibuk menyiapkan penjadwalan dan banyak hal seperti penentuan panitia PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PPDB ,menyiapkan dewan perumus aturan, juga mempersiapkan aturan main, bahkan untuk Kota Bandung Wali Kota pun di ikut sertakan. Ini terkesan seperti mengahadapi sebuah Olympiade tingkat dunia,semua sibuk dengan wacana dan rencananya, sampai pengamanan pun sepertinya dipersiapkan agar tidak terjadi kecurangan atau penghianatan aturan yang di tetapkan, dan bila itu terjadi aturan hukum akan menuntunnya ke BUI, bila terjadi penyimpangan dan yang bermain dalam PPDB.

Setiap tahun selalu terjadi dan menjadi kebiasaan, Kesibukan yang kurang baik terjadi di KANTOR DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG.
Mulai dari Siswa perempuan dengan rambut panjang diikat satu berseragam Merah Putih yang menangis dituntun oleh Ibunya yang matanya juga keliatan sayu seolah kehilangan harapan dalam menempuh pendidikan, ketika didapa apa yang terjadi pada ibu tersebut, dan sang Ibu menoleh seolah putus asa dan berucap "saya ga ngerti Systemnya". sebagian  lagi laki laki bercakap dengan berbagai baju stelan yang berbeda , penasaran dengan kondisi itu, ketika didekati terdengar dari mereka " Sistemnya yang belum Siap atau tidak mengerti...??" Sebagian lagi laki laki dan perempuan berseragam sama, tampak bersemangat seolah merencanakan sesuatu sambil berdiskusi seolah-olah ada sesuatu, ketika di dekati mereka terdengar salah satunya lantang mengatakan : " Kita harus BELA MEREKAA" ketika dia betteriak sedikit hening lantas diikuti dengan kata SIIAAPP!!! ,rupanya ini yang dinamakan ormas/lsm yang konon katanya selalu siap membela rakyat.Kantor DISDIK KOTA BANDUNG lebih mirip PASAR MUSIMAN.cukup menarik dipotret oleh bule bule pelancong yang suka main oe il Dago atau Braga..
Tak lama mobil plat merah datang, kemudian diteriaki oleh orang yang kumpul tadi, mobil tersendat, macetlah jalan Ahmad Yani yang merupakan jalan protokol di Kota Bandung ini. Sirine Polisi datang lengkap dengan Anggotanya dan membubarkan serta kembali mengatur orang yang bergerombol agar tidak mengganggu aktifitas jalan. Kejadian seperti ini berlangsung tidak kurang seminggu di Setiap Tahun Ajaran Baru. Sungguh miris potret suatu jenjang pendidikan harus ditempuh seperti ini setiap tahun selama 3 tahun belakangan ini, dan sebuah Dilema Pendidikan yang cukup meresahkan.

By: Asep KW

DAGO ATAS TANAH MASIH GARAPAN ASEP MA'MUN, BUKAN ASSET PEMKOT "STATUS EIGENDOM PERVONDING"

Ditemui langsung di kediaman Asep Ma'mun senin 18-07-16 pada pukul: 21:15wib Tanah Dago Elos (Cirapuhan) masih asli garapan Asep Ma'mun sejak tahun 1962 seluas +15.000.000m2, pada saat Didi Koswara (Alm) ayahnya masih ada, dan saat ini tanah tersebut masih tetap garapan Asep Ma'mun, diakui oleh Kelurahan Dago, Kota Bandung, berdasarkan surat keterangan tertanggal 10 Jan 1986 Nomor 113/30/III/1986, tanah Ex Eigendom Verp. No. 3742 (seb) yang telah di garap secara terus menerus dan turun menurun sejak 1960, hingga sekarang masih di kuasai penggarapnya, dan tidak dalam sengketa.

Memang tidak salah tanah di kawasan dago atas merupakan tanah emas yang banyak diinginkan investor. Salah satunya proyek bangunan yang saat ini sedang berlangsung The Maj Collection Hotel & Apartemen, tidak memenuhi syarat PERIJINAN dalam membangun tidak mengikuti prosedur, tanpa memperhitungkan dampak lingkungan kedepannya. Tetapi Pemerintah setempat tutup mata dan telinga. Dan ada tanah yang masih asli garapan asep ma'mun terpakai oleh proyek tersebut, dan jelas merugikan pihak masyarakat, dengan alasan Tanah Sewa dengan PEMKOT, jelas dalam hal ini itu bukan tanah Asset Pemkot, dan masih status garapan seseorang (Asep Ma'mun), bahkan 1 Aprip 2015 proyek tersebut sempat di hentikan oleh Deddy Mizwar (Wagub), karena di anggap proyek tidak punya ijin lengkap dalam membangun.

By: Red (Ina-Ina)

LURAH PASIRLUYU REGOL DI DUGA PERMAINKAN DANA PIPPK 2015 "LPJ PERLU DI PERTANYAKAN"

Saat di wawancara kamis 19-05-16 pukul 10:45wub, Lurah Pasirluyu (Budi Muhtarom,S.T), bahwa memang Program PIPPK yang ada di wilayah Kelurahan Pasirluyu Kec: Regol, sudah di terapkan dengan baik dan benar, sesuai dengan presentasi yang di butuhkan masing-masing RW sekelurahan pasirluyu. Dana yang di gelontorkan pemerintah dengan Anggaran Rp.1.083.600.000 Realisasi Rp.1.062.917.075,- yang sudah di floot untuk kebutuhan kelurahan pasirluyu masing-masing Rw. Hal ini di nilai masih tidak transparan. Di jelaskan oleh masyarakat setempat, bahwa Lurah tidak terbuka mengenai Dana PIPPK yang menjadi andalan Ridwan Kamil (Walkot Bandung).

Hal ini menjadi kekecewaan warga khususnya pengurus tingkat Rw, bahwa kebutuhan per/Rw memang sudah di berikan dan terealisasi, sesuai dengan pengajuan yang di butuhkan untuk pembangunan di lingkungan masing masing, dalam pemakaian anggaran Lurah Pasirluyu tidak terbuka dan menjelaskan secara rinci mengenai pemakaian Anggaran PIPPK tersebut, padahal bila di hitung dalam realisasi belanja tidak sesuai dengan harapan apa yang di sebut dengan 100jt per/Rw, dan masih ada sisa dari beberapa item yang di belanjakan tidak habis, karena tidak memakan biaya besar dari semestinya yang sudah menjadi sebutan per/Rw 100jt tersebut "tutur salah satu Rw" kel pasirluyu.

Adapun dengan adanya proyek Pembangunan Infrastruktur seperti rambat beton, dinilai tidak transparan dengan adanya pihak ke-3 yang di libatkan, dan proyek yang lainnya sama melibatkan pihak ke-3, jelas pihak ke-3 ingin ada keuntungan dalam hal ini. Pengurus per/Rw di realisasikan berupa barang/material saja yang turun, dari pengajuan yang terealisasi Program PIPPK, jelas di nilai masih banyak kekurangannya, sementara pihak ke 3 jelas di untungkan dalam program PIPPK. Sementara Lurah Pasirluyu tidak becus dalam membuat LPJ hasil dari penggunaan dana Program PIPPK, dengan alasan laporan ini sudah dari sana dan harus sama, Lurah Pasirluyu hanya membuat laporan  berupa presentase dari anggaran dana PIPPK, sementara detail masing-masing item yang di belanjakan tidak disebutkan, hal ini jelas tidak transparan dan patut untuk di selidiki, mengingat tentang penyalahgunaan Anggaran Negara yang menyebabkan kerugian Negara, di duga kuat lurah pasirluyu berperan ganda sebagai pemborong proyek.

By: Hendra (Ina-Ina)