Sekdis LH Provinsi Jawa Barat Prima saat di wawancara rabu 01-08-18 pukul: 22:45 wib, di Hotel Grand Mercure Setia Budi Bandung menjelaskan, bicara dampak citarum masalah sudah sejak lama, karena sungai milik kewenangan pusat, tapi dia berada di kabupaten/kota sepanjang citarum, penataan ruang penduduk, seperlima penduduk indonesia ada di jawa barat, 44 juta ada di jawa barat, tekanan penduduk terus naik, sampai 11 juta. Sebenarnya pengurus di LH yang ada Klhs, harus bisa mendata dari Rt dan Rw nya, dan penataan ruang yang kurang baik " ucap Prima.
Bahayanya sedimen, terkait di hulu krmiringan 40% dengan menanam kentang, maka bila di panen akan menimbulkan tanah tergerus akibat hujan, dan menjadi sungai menyempit, cekungan air tanah juga mengalami lahan krisis, bila dia masuk ke laut juga akan ada sedimen dan akan banjir, dan banyak pencemaran, baik limbah domesric dan pabrik " ungkapnya.
Bicara sungai, harusnya One River One Management, karena di sini banyak sekali kewenangannya, ini harus kita liat lagi, seharusnya bisa satu penangangannya, ijin-ijin yang mengeluarkan Kota/Kabupaten, harus ada sinkronisasi dan kewenangan, dan ada rencana pembangunan, pemerintah harus konsen dalam pembangunan, jangan hanya profite oriented, bicara lingkungan itu Tre Angel, ekonomi, sosial lingkungan, itu harus di jaga " jelas prima.
" Tadinya kordinator jadi dinas, Dinas LH Prov jadi riweh, mau nanam itu tugas krhutanan, mau buat sumur resapan ipal domestic itu punya diskrimum, mau buat drainase tugas Psda, sudah masalah limbah kita yang riweh, sekarang ini repot kita lakukan apa, dan harus ada tingkat pengawasan, 4 orang pejabat pengawas di lapangan, jumlah hanya 13 orang pejabat pengawas sejawa barat, kita tidak harus selesaikan sesaat untuk lingkungan.
Balai pengolahan sampah regional, LH menangani sampah regional, sampah Bandung Raya tidak ada mengolah sampah, Uu 18 Pejabat Bupati atau Walikota wajib mengola sampah, sari mukti kapasitasnya terbatas per hari 1200 ton, sementara sampah ini mencapai 2000 ton per hari, di lokasi sampah regional kami, dan menjadi kapasitas yang over, kita tidak punya satu komando, siapa yang punya tangan besi itu, bila TNI ada satu komando
Padahal penangan citarum itu sudah lama, dan sama seperti ini, kita sudah lakukan program jawa barat, hanya saja saat ini bisa di lakukan oleh TNI, dengan dukungan Perpres kenceng lagi larinya, bila mau konsen dengan citarum, jangan main-main juga dananya, untuk penanganan sungai harus serius, bila sudah lost penanganannya, maka akan memakan biaya yang cukup luar biasa, dananya mencapai trilyunan " tutup dia.
By: Hendra Sunda Pos (Ina-Ina)
No comments:
Post a Comment