Disdik Kurang Perhatian SDN Cigumelor Siap Ambruk

Bandung, Jayantaranews.com-Dampak dari tidak meratanya pembangunan gedung sekolah dikabupaten Bandung, menjadikan kesenjangan pembangunan gedung sekolah disinyalir masih banyak yang kondisinya memprihatinkan, selain kondisi gedung yang rusak bahkan banyak yang siap runtuh. Bukan hanya bangunan kelas saja yang kondisinya memprihatinkan, bahkan pagar dan lapangan upacara juga ada yang akan longsor.

Seperti SDN Cigumelor yang berlokasi didesa Sudi kecamatan Ibun kabupaten Bandung, yang dimana posisi tanahnya akan longsor akibat tidak ada Tembok penahan tebing (TPT). 

Menurut kepala SDN Cigumelor Odih, mengatakan " karena keberadaan banguna sekolah didataran tinggi dan tanahnya terkikis hujan dan lama - lama jadilah seperti ini. Maka dari itu perlu secepatnya da bangun TPT agar tanah tidak longsor, yang terancam ambruk oleh longsor salah satunya lapang dan satu ruangan kelas " jelas kepala SD Cigumelor Odih.

Masih menurut Odih " sebentar lagi mau masuk musim hujan yang dikawartirkan akibat guyuran hujan terus menerus,  tanah semakin terkikis dan akan mengakibatkan longsor. Maka dari itu saya mengharapkan sekali terhadap pemerintah daerah, khususnya Disdik kab. Bandung untuk meninjau dan secepatnya membangun TPT agar tidak terjadi longsor lagi " jelasnya.

Melihat kondisi sekolah SDN Cigumelor yang berada diatas tebing sangatlah dikhawatirkan akan roboh yang diakibatkan oleh tanah longsor akibat hujan. Untuk itu Pemkab. Bandung Khususnya Disdik, harus segera antisipasi dan membangun TPT untuk SDN Cigumelor desa Sudi kecamatan Ibun.

By: Hdr/Asep BOM.

Januari UPT TK, SD dan Non formal dilebur Koordinator Pelayanan Muncul

Bandung, Jayantaranews.com-Unit Pelayanan Teknis TK, SD dan Non formal disdik kecamatan yang ada dikabupaten Bandung akan dilebur, dan dihilangkan. Karena sesuai dengan Undang -undang yang dterbitkan oleh Mendagri bahwa UPT sudah harua ditiadakan, namun Bupati Bandung, mengatakan UPT TK, SD dan Non formal masih dibutuhkan, dengan alasan letak wilayah yang luas dan teritorial pegunungan.

Hal ini jelas sangat menghambat pelayanan terhadap dunia pendidikan, bila UPT TK, SD, dan Non Formal dilebur, kalau pun adanya peleburan UPT  itu pasti namun peran pungsinya tidak berubah, hanya perubahan nama saja yang akan dilebur.

Seperti yang diungkapkan oleh kabid TK, SD dan Non formal, H. Maman sudrajat saat ditemui digedung PGRI kab. Bandung,"Sebetulnya dalam peleburan UPT menjadi Koordinator, untuk peran dan fungsinya tidak berubah hanya nama saja yang berubah, jadi dalam segi pelayanan pun tetap akan lebih episien dan terlayani dengan baik,"jelasnya.

Selain itu juga kabid TK, SD dan Non formal menjelaskan lebih jauh " semua itu merupakan satu implementasi yang membawa kemajuan teehadap dunia pendidikan, agar pendidikan lebih terlayani dan terakomodir menjadi sebuah pendidikan yang bermutu dan berkualitas, maka dari itu regulasinya akan tersusun sedemikian rupa, jadi tidak ada yang harus diperdebatkan dan dikhawatirkan karena Bupati juga masih menginginkan adanya koordinator Pelayanan dititiap kecamatan, untuk sayuan pendidikan " ungkap H. Maman Sudrajat.

Perubahan nama UPT menjadi koordinator Pelayanan akan dilaksanakan pada januari 2019, namun dalam peran dan fungsinya tidak akan  berubah, bahkan akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. Serta akan lebih mendorong pada kemajuan dunia pendidikan dikabupaten Bandung.
Maka dari itu regulasi perubahan bukan terletak dari perubahan peran dan fungsi koordinator, namun hanya perubahan pada nama UPT Tk, SD dan Non formal menjadi koordinator Pelayanan.

By: Hdr/Asep BOM

Dana BOS Jurang Bagi Sekolah, sekolah akan gulung tikar alias BANGKRUT

Bandung, Jayantaranews.com- Dana Biaya Oprasional Sekolah atau yang lebih dikenal Dana BOS, kini seakan lenyap dari pandang, karena sampai saat inj sekolah masih belum menerima dana BOS triwulan 3. Seolah -olah pemerintah tidak peduli lagi terhadap dunia pendidikan  yang sedang berjalan.

Kini sekolah - sekolah mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA  seakan dibiarkan begitu saja tanpa memikirkan ATK sekolah yang sudah habis. Namun pemerintah seolah - olah cuek dan tidak mau tahu sekolah ada ATK ataw tidaknya, yang penting sekolah harus berjalan, KBM terus terlaksana.

Seperti yang diungkapkan oleh, salah satu kepala sekolah diwilayah Bandung Timur,  Rahmat, dirinya mengaku telah kewalahan dalam menyediakan ATK untuk kegiatan Belajar Meengajar (KBM), dikarenakan BOS belum juga cair sampai saat ini, bahkan sudah mengalami keterlambatan hampir 2 bulan, sedangkan sekolah tidak bisa dibubarkan begitu saja, ya terpaksa saya harus ngutang sana ngutang sini untuk menutupi, kebutuhan sekolah,"jelasnya.

Seandainya BOS tidak juga turun, dan sekolah tidak boleh memungut biaya dari siswa, maka sebentar lagi banyak sekolah yang gulung tikar, terutama sekolah swasta yang hanya mengandalkan dari dana BOS untuk seluruh kegiatan dan gaji honor guru.

Pengamat Pendidikan dikabupaten Bandung, Mamat R, mengatakan,"Bila sampai saat ini BOS masih belum juga turun, maka kualitas dan kuantitas pendidikan akan semakin menurun, bisa saja sekolah mengalami kebangkrutan, karena untuk biaya kebutuhan sekolah sehari - hari, kepala sekolah harus dari mana, lihat sekarang sudah terlambat hampir 2 bulan, kepala sekolah sudah banyak yang ngutang, agar pendidikan terselenggara, " ungkapnya.

Masih menurut Mamat. R,"sebenarnya apa yang jadi kendala pemerintah dalam mencairkan dana BOS yang sudah menjadi rutinitas pemerintah, terutama Kementrian pendidikan, karena sekolah terus - terusan diperiksa mengenai penggunaan dana BOS, disis lain dana BOS dihambat pencairannya " jelas pengamat pendidkan Mamat R.

Bila melihat kondisi sekolah sekarang ini yang telah mengalami kalang kabut dalam masalah biaya sekolah, jelas sangat memprihatinkan sekali, bahkan untuk menyelenggarakan pendidikan kepala sekolah harus ngutang sana sini, dan ditambah lagi dengan pemeriksaan dan pertanggung jawaban penggunaan BOS.

Apakah pemerintah hanya mengganggap pendidikan itu salah satu hal yang tak penting, atau pendidkan hanya dijadikan ajang mainan pemerintah untuk dijadikan pembodohan saja.

By: Hdr/Asep BOM.

Proyek Siluman Depan Kecamatan Rancaekek dibiarkan begitu saja

Bandung, Jayantaranews.com-Proyek pengerjaan saluran air dijalan raya Rancaekek -Majalaya depan kecamatan Rancaekek, seolah tanpa ada yang menegur baik dari dinas PUPR atau pihak kecamatan dan pihak polsek Rancaekek sendiri.

Proyek pengerukan saluran selokan itu tanpa jelas berasal dari mana anggaran proyek, dan  berapa anggaran proyek pengerukan saluran selokan tersebut.

Ketika dipantau pada malam kamis malam (06/09) dan jumat siang (07/09) seolah - olah proyek tersebut proyek siluman, karena tanpa ada papan nama proyek dan direksi kit, yang mana lazimnya setiap adanya pengerjaan proyek.

Saat dihuhungi warga berpendapat bahwa, proyek ini tidak tahu asal muasalnya, menurut salah seorang warga  udin saat dimitai keterangannya, menjelaskan,"Maaf pa saya tidak mengetahui nama perusahaan dan anggarannya, karena saya tidak melihat adanya papan nama proyek, pengerjaan ini sebenarnya ada 2 pemborong tapi tidak tahu nama -nama perusahaannya, coba lihat saja kesana yang didepan perum embang sari dan dekat kantor kepala desa,"jelasnya.

Proyek siluman yang telah melanggar undang - undang transparansi itu, seolah dibiarkan berjalan, dan tanpa ada peneguran dari pihak - pihak yang terkait dalam pengerjaan proyek perbaikan saluran selokan yang berada dipinggir bahu jalan raya rancaekek - Majalaya.
Bahkan warga mengatakan, pada waktu pengerjaan dimalam jumat, genset sempat terhenti dan tidak dapat berjalan karena kehabisan solar.

"Ini sempat terhenti akibat genset yang mengambil listrik dari beco kehabisan solar, dan entah dapat dari pom mana, salah seorang mandornya mendapatkan solar dan pengerjaan berjalan kembali," jelas Aksan.

Proyek siluman pengerjaan saluran selokan itu, sok akan lebih terus melenggang berjalan tanpa ada yang menanyakan jumlah anggaran dan perusahan mana yang menvgerjakan, bahkan masyarakaf yang terkena oleh proyek tersebut tidak mengetahui jumlah anggaran dan nama perusahaan pemenang proyek itu.

By: Hdr/Asep BOM

KABID KEMISKINAN DINSOS SOREANG " JANGAN MAIN-MAIN DENGAN BPNT ATAU URUSAN DENGAN SAYA "

Dinas Sosial Kabupaten Bandung saat di sambangi langsung oleh jayantaranews.com senin 30-07-18 pukul: 14:10 wib di ruang Kepala Bidang Fakir Kemiskinan Dinsos Nia Nindhiawati " saya sudah biasa urusan dengan wartawan, dan banyak rekan wartawan, bila sudah sesuai pada on the tracknya kenapa harus takut, dan kadang humas kab bandung sendiri bila ada berita, di tunggu klarifikasinya, dan bila ada berita juga tidak ada masalah, yang penting pada on the tracknya saja, menurut saya tidak ada masalah, kadang juga kan pimpinan beda yah, dengan berita ada yang merasa terganggu " ucapnya.

Buat saya mah kalau on the track, saya tidak takut, bayangkan untuk mengurus masyarakat yang ada, dalam mengurus SKTM juga harus di perhatikan, bayangkan 3,6 juta jiwa, Bdt 1,3 juta jiwa, penerima, penerima Bpnt 168 ribu, penerima Bk 93 ribu, ini juga tidak mudah, sangat bayak, dan buat saya jangan dalam urusan ini saya gak main-main, dan buat saya berita juga sebagai warning " tutur Nia.

Bpnt posisinya sudah free market, siapapun warung boleh melayani, uang langsung masuk Kpm, baik Bumdes ataupun warung, dinas tidak intervensi langsung, karena dinas tidak di libatkan terkait barang, sementara Bumdes sendiri bebas memilih, dan bisa mencari untung sesuai margin, yang penting sesuai dengan pedum, kita dinas hanya verifikasi dan sebagai tikor, pemantau dan pengaduan, beras harus premium dan harus ada telur, sesuai dengan harga eceran tertinggi untuk bpnt " tegas Nia.

Dinas Sosial sebagai entry,  dan semua yang mengatur dari Bank, seperti kartu, saya pernah mengajukan untuk menggandeng Bulog, karena Bulog perusahaan plat merah, dan bisa menjaga kestabilan kebutuhan masyarakat, bila mana ada kelangkaan kebutuhan sperti beras, bumdes boleh ambil keuntungan, dan akan di bagi sesuai dengan keterlibatan di bumdes, saya dorong bumdes karena desa bukan kota, coba bila warung hanya keuntungan sendiri, dan bisa juga terjadi mark up, bila bumdes keuntungan bisa di bagi dengan desa, dan sosial lainnya " ungkap Nia.

Bila di warung tidak akan di ketahui, baik dari kebutuhan kpm, dan banyak kartu yang kosong atau tidak ada isinya, siapa yang tahu, tapi bila bumdes pasti terpantau, dan buat saya jangan main-main,  karena akan saya pantau, Tksk juga sampai bermain di situ, saya mah tidak ada beban, silahkan adu geulis dengan bumdes, tapi jangan main-main, atau akan berurusan dengan saya " tutupnya.

Mari kita sering sharing, dan komunikasi dalam berita, dan saya akan terdepan untuk mengurus masyarakat, dan saya juga tidak alergi dengan wartawan, apa yang bisa saya bantu, saya pasti bantu, dalam mengurus Bpjs juga gratis kok.

By: Hendra Sunda Pos (Ina-Ina)

LURAH BALEENDAH KEWALAHAN " SAMPAH BERJEJER SEPANJANG JALAN JAKSANARANATA "

Baleendah Kabupaten Bandung, tak luput dari pemandangan sampah yang selalu berkelanjutan, terlihat di jalan utama Jaksanaranata sampah berjejer sepanjang jalan, dan menjadi pemandangan yang biasa, karena memang selalu begitu dan yeramat sering, padahal jalan ini menuju prngadilan dan kejaksaan balebandung, serasa kurang elok di pandang, bagi yang melintasinya, di tambah lagi di bakar di pinggir jalan.

Saat di konfirmasi jayantaranews.com senin 20-08-18 pukul: 15:30 wib, Lurah Baelendah Jauhari membenarkan " yah emang benar seperti itu, dan kami selalu melakukan pembersihan setiap hari jumat, menjadi korpe membenahi sampah yang tidak kunjung habis, selalu ada dan terus begitu " ucapnya.

Sampah yang di buang di pinggir jalan itu, di simpan dulu di kecamatan, tiap minggu di tumpuk pakai karung, dan selama 2 minggu bisa penuh satu truck sampah, kadan pihak Dinas Lingkungan Hidup Soreang, tidak mau mengangkut, sampai numpuk, dan sempat di tegur bupati camat baleendah, alesannya Dinas LH pakai surat dulu, dan saya mah ribet, urusan camat aja, dah sekarang mah perangkat kecamatan kelurahan mah " jelas Lurah.

Sampah yang menumpuk ada 6 titik, dari Pabrik dus, delimatex, uniba, jalan siliwangi, dekat pasar, karena pihak pasar tidak mau tanggung jawab, alesannya bukan sampah pasar, memang sampah tersebut bukan punya warga baleendah, tapi warga lain yang melintas, tetap kita membenahi, dan sampah yang di angkut Dinas juga bayar, sebulan 1.250.000 di tambah lagi uang jejeknya 250.000 perbulan, yah karena sopir juga kasian, uangnya dari situlah, namun masalahnya dinas sendiri sering telat ngangkut, bahkan sempat ngadat dulu kita, pernah sampahnya langsung kita kirim ke dinas, tetap saja duit - duit juga " tutup lurah.

By: Hendra Sunda Pos (Ina-Ina)

Saber pungli Polda Jabar Sambangi SMAN 1 Rancaekek dan lakukan Pemeriksaan

Penggeledahan oleh saber pungli Polda jabar dilakukan dari pagi hingga malam pukul: 22:00 wib pada selasa 14-08-18,  terkait dugaan pemungutan liar (pungli) yang di lakukan oleh panitia pelaksanaan PPDB 2018 SMAN 1 Rancaekek Kab Bandung. Hasil pantauan media dari pukul: 09:30 wib, pagi hingga pukul 19.00 wib, pemeriksaan di Sekolah SMAN 1 Rancaekek masih belum selesai, dan menunggu kabar.

Saat di temui langsung Humas Sekolah Yuli, ketila di tanya kepala sekolah, dirinya membenarkan bahwa sedang ada pemeriksaan dari saber pungli Polda Jabar, sehingga tidak bisa di temui, masalahnya saya kurang tau, " ucapnya.

Nurdin Solihin wakasek ketika di komfimasi di luar ruangan persis yang ada pemeriksaan pukul: 17:00 wib mengatakan " saya pusing ada pemeriksaan, dari saber pungli Polda Jabar, belum selesai dari pagi sampai sekarang, pemeriksaan terkait PPDB dan semua dokumen sekolah " jelasnya.

Dan sampai saat ini, pemeriksaan yang di lakukan Saber Pungli Polda Jabar masih belum jelas apa-apanya, karena masih menunggu konfirmasi lanjutan dari pihak saber pungli yang di pimpin oleh AKBP Harso Pujo Hartono, sampai berita ini di turunkan.

By: Jfr/Hendra