Diduga Ada Unsur Politik di SMAN 3 Bandung, Bupati Kerawang Jadi Ketua Komite, Aa Maung : Jangan Kebiri Permendikbud Karena Itu Aturan

Bandung, Warnus - Terpilihnya Ketua Komite Sekolah SMAN 3 Dr. Hj. Cellica Nurrachadiana (Bupati Kerawang) menjadi polemik dan kontroversi pengamat bidang pendidikan Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2 )Jawa Barat karena dianggap kurang layak sebagai ketua partai politik jadi ketua komite. SMAN 3 yang berlokasi di Jl.Belitung No.8, Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung merupakan sekolah favorite, Rabu (08/12). 

Pihak SMAN 3 membenarkan terkait isu tersebut, dan saat dikonfirmasi langsung Kepala Sekolah SMAN 3 Iwan Setiawan mengatakan, "benar ketua komite bupati kerawang tidak ada yang salah cellica sebagai ketua komite, karena ada anaknya disini sebagai siswa SMAN 3, dan sesuai dengan aturan Permendikbud No 75 Tahun 2020, saya akan panggil Pa Firman selaku OC (Organizer Commite) karena dia di komite SMAN ini biar jelas, "paparnya. 

" Cellica selaku Kepala Daerah (Bupati Karawang) mendaftarkan anaknya lewat jalur Covid 19, karena sebagai ketua satgas covid, PPDB kita pakai sistem dan mencontreng saja sesuai dengan data, setau saya ada rumah dekat-dekat sinilah di jalan sumbawa dan menurut saya diperbolehkan artinya bisa saja cellica jadi ketua komite sesuai dengan aturan Permendikbud, dari semua siswa kelas 10 ada 29 orang yang tidak mampu, keseluruhan siswa ada 1050 dan 100 lebih siswa yang tidak mampu di sini. 

OC Firman menambahkan, "yang menjadi ketua komite itu adalah keinginan bila tidak ada yang mau bisa oleh orang lain, dan itu hasil pemilihan. Yang tidak boleh adalah kepala daerah yang ada diwilayah sekolah itu sendiri, itu tidak boleh jadi pembina proritas itu artinya tidak wajib dan itu sah saja, "ucapnya. 

" Domisilinya saya belum tahu, tapi bisa saja dikarawang, bisa saja anaknya tinggal dibandung orang tuanya punya rumah dikarawang dan dibandung itu bisa saja, tapi proses PPDB melalui sistem dan sudah dicocokan, dan memang beliau jalur covid selaku kepala daerah ketua gugus covid, karena orang tuanya, "jelasnya. 

Yang ada si SMAN 3, lanjut Iwan, "Jalur tidak mampu paling sedikit terserap sesuai dengan persyaratan, sehingga banyak kuota yang kosong sehingga dari sistem dialihkan ke jalur covid, dan jalur zonasi banyak yang kosong, jalur covid adalah jalur orang tuanya yang terlibat langsung masalah covid, "ungkap Iwan. 

Saat dikonfirmasi via WA, Asep Kurnia (Aa Maung) LBP2 menjelasakan, "terpilihnya Cellica selaku ketua komite sekolah di SMAN 3 itu tidak dibenarkan, seorang ketua partai politik diusung jadi ketua komite, apakah tidak ada yang lain, "tungkasnya. 

" Tidak bisa karena bertentangan dengan Permendikbud 75 tahun 2020, sudah jelas disebutkan pasal 4 tertera disitu bahwa Pengurus Partai tidak bisa menjadi ketua komite, sementara cellica adalah sebagai ketua DPC Partai Demokrat. 

Jelas harus dipertanyakan terkait Cellica Bupati Kerawang jadi ketua komite, 

1. Tahapan Prosedur Pemilihan yang diduga tidak berdasarkan aturan 

2. Terpilihnya Bupati Karawang sebagai Ketua Komite SMA Negeri 3 Kota Bandung, sudah jelas melanggar Permendikbud 75 tahun 2020. 

Aa Maung menambahkan, " Pasal 4 point B no 2 disebutkan Anggota/Pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi dan pengurus PARTAI POLITIK. 

Patut diduga bahwa terpilihnya ketua komite sekolah ada unsur politik dan wajib dipertanyakan secara jelas dengan putra/putri kepala daerah masuk dengan jalur covid 19. Tidak menutup kemungkinan ada dugaan penerimaan PPDB  di SMAN 3 ada unsur kejanggalan yang wajib di ungkap secara terang oleh pihak terkait. (Chox)

Revitalisasi Kawasan Alun-Alun Diresmikan, Oded : Wujudkan Visi Bandung Nyaman

Bandung, Warnus - Wali Kota Bandung, Oded M. Danial meresmikan revitalisasi kawasan Alun-Alun Bandung. Tak hanya taman, revitalisasi kawasan Alun-alun juga termasuk kawasan ke Jalan Kepatihan, Dalem Kaum, Banceuy, Cikapundung Barat, hingga Viaduct, Rabu (08/12). 

Penataan di Jalan Dalem Kaum dengan penanaman vegetasi pohon, penambahan tempat duduk, artwok street tiga dimensi. Kemudian totem sekilas sejarah Bandung serta stasiun dan parkir sepeda, plus perbaikan utilitas saluran.  

Di Kawasan Kepatihan juga penatan vegetasi pohon, tempat duduk yang dibuat lebih nyaman, kemudian ada peta lokasi, kendaraan dan utilitas mekanik oleh. Juga dilakukan penertiban PKL Jalan Jopangkar ke basement King Shoping Center dan sekaligus penataan PKL basement Alun-Alun.  

Selanjutnya bimbingan PKL zona kuning di Cikapundung Barat dengan fasilitasi penyedia layanan makanan online. Lalu pemberian kartu BPJS ketenagakerjaan, kartu tanda anggota PKL, stiker kios, kartu pembinaan di bawah dinas KUKM dan kartu NIB. 

Di kawasan ini juga penataan peta rute kawasan hotel, kuliner dan rute wisata yang terintegrasi jalur bandros, sepeda, dan parkir.  

Sementara di kawasan Viaduct kini hadir dengan tampilan baru yang lebih rapi. penataan taman dengan sejumlah sarana dan tambahan vegetasi semakin cantik di berbagai sisi. 

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengatakan, penataan kawasan Alun-Alun ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Bandung Nyaman. Sehingga bisa tercipta keseimbangan selain menghadirkan visi Kota Bandung yang Unggul, Sejahtera, dan juga Agamis.  

"Saya minta ke depan tetap yang namanya ruang-ruang terbuka di Kota Bandung terus kita percantik," ucap Oded saat peresmian penataan kawasan Alun-Alun. 

Di samping penataan kawasan, Oded memaparkan upaya menghadirkan Kota Bandung yang nyaman juga terus dilakukan dengan menghadirkan fly over atau jalan layang. Pembangunan infrastruktur ini sebagai solusi untuk mengurai masalah kemacetan. 

Saat ini, sambung Oded, pihaknya tengah berkonsentrasi menuntaskan pembuatan jalan layang Leuwipanjang.  

Nantinya, jalan layang ini akan langsung melewati dua persimpangan di Jalan kopo dan Jalan Cibaduyut. 

"Yang sedang kita upayakan adalah dari Buahbatu nanti sampai ke Samsat, sampai ke perempatan Kiaracondong kami. Ini kita upayakan terus, saya mohon doanya dari warga Bandung," tegasnya 

Selain solusi penuntasan masalah macet, Oded juga tengah berupaya menghadirkan beberapa kolam retensi. Pembuatan kolam retensi ini menjadi strategi untuk mengurangi masalah banjir di Kota Bandung. 

"Tidak hanya cukup fly over, kolam retensi sudah kita bangun dimana-mana Insyaallah untuk mengurangi banjir di Kota Bandung ternyata menurut pakar lingkungan untuk mengurangi banjir di Kota Bandung itu salah satu caranya adalah memperbanyak kolam retensi," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD KOta Bandung, Teddy Rusmawan mendukung upaya Pemkot Bandung dalam melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur. Utamanya yang berkaitan dengan upaya menciptakan Kota Bandung yang lebih nyaman. 

"Kami dari DPRD Kota Bandung mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Bandung di tengah keterbatasan anggaran kita bisa melakukan revitalisasi pusat kota," ucap Teddy. 

Teddy berharap, langkah penataan kawasan Kota Bandung ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Bandung di tengah pandemi Covid-19. Setidaknya secara fisik dapat menguatkan imunitas dan bisa kembali terdongkrak dari segi ekonomi. 

"Alhamdulillah pada hari ini dan mudah-mudahan ini terus dilakukan upaya-upaya beberes bebenah di kawasan Kota Bandung pasca Covid-19 ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi peningkat daya imunitas warga Kota Bandung untuk keluar dari covid ini," katanya. (Red)

KIP Kota Bandung Dianggap Paling Informatif, Yana : Layanan Informasi Publik Jadi Komitmen

Bandung, Warnus - Pemerintah Kota Bandung menjadi salah satu lembaga pemerintah paling informatif dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Apresiasi ini disampaikan pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2021, Rabu (08/12). 

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyatakan, keterbukaan layanan informasi kepada masyarakat sudah menjadi komitmen awal Pemkot Bandung. Ia memastikan, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serius melaksanakan layanan tersebut. 

"Ikhtiar kita ini ternyata diapresiasi Komisi Informasi Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini sudah benar. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus tingkatkan," kata Yana usai menerima penghargaan di Gedung Sate, Senin, 6 Desember 2021. 

"Karena memang sebagaimana tadi disampaikan Pak Gubernur, sebagai pemerintah yang diberi amanah oleh rakyat harus memberikan informasi seluas-luasnya dan transparan kepada masyarakat," imbuhnya.  

Guna meningkatkan layanan ini, Yana terus mendongkrak semua OPD agar memaksimalkan kemudahan akses secara digital. Terlebih adanya pandemi Covid-19, masyarakat sangat membutuhkan pelayanan secara daring. 

"Mudah-mudahan kami bisa terus mengembangkan untuk memberikan kemudahan. Karena saat ini telepon genggam sudah menjadi hal lazim bagi masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi apapun itu cukup di rumah atau dimanapun melalui aplikasi," ujarnya. 

Lebih lanjut Yana mengimbau kepada masyarakat untuk mengutamakan akses informasi dari berbagai sumber milik pemerintah. Hal ini guna melawan penyebaran hoaks di tengah masyarakat.  

"Tentunya untuk menangkal hoaks atau informasi yang belum tentu kebenarannya, tolong mengakses kanal-kanal informasi milik pemerintah yang tentu saja sudah tersaring validitas dan kebenarannya," ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, menuturkan, seluruh OPD di Kota Bandung sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Bahkan hingga ke level kelurahan, sekolah, dan puskesmas.  

Kendati PPID unit di Kota Bandung jumlahnya banyak, namun Diskominfo selalu memberikan bimbingan dan arahan. Termasuk responsif melakukan pendampingan dan pengoordinasian layanan informasi.  

"Setiap ada permohonan informasi kita selalu menjawab dan menyurati OPD yang diminta informasinya. Kalau ada sengketa informasi, kita mendampingi mereka. Sehingga informasi itu jelas terbuka atau tertutup," kata Yayan.  

Yayan menuturkan, sesuai perundang-undangan, terdapat sejumlah klasifikasi informasi yang diberikan kepada masyarakat. Aturan ini menjadi pedoman bagi Pemkot Bandung dalam memberikan layanan informasi. 

"Informasi itu ada serta merta yang harus terus kita keluarkan itu milik masyarakat. Ada informasi berkala dan ada informasi yang dikecualikan. Jadi tidak semua informasi dibuka. Ada beberapa informasi yang menurut undang-undang tidak bisa dibuka, itu yang sifatnya pribadi," jelasnya. 

Menurut Yayan, semua OPD sudah diarahkan untuk memiliki kanal informasi baik berbasis jejaring sosial ataupun laman website. Namun, apabila masyarakat masih belum puas, bisa melaporkan kepada Diskominfo Kota Bandung yang akan menjembatani kepada OPD yang bersangkutan. 

"Karena memang ini sudah online diwajibkan semua OPD untuk membuka akses. Dia mempunyai media sosial dan website, itu memberikan kemudahan. Selama itu terpenuhi, masyarakat itu pasti akan merasa puas," katanya. (Red)

Sebut Warga Perlu Pemahaman Aturan Soal Tanah, Yana : Perlu Sosialisasi Soal Aturan

Bandung, Warnus - Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menilai dinamika kepemilikan lahan khususnya di Kota Bandung yang semakin berkembang dan sangat dinamis. Salah satunya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum atas hak yang mereka miliki, Rabu (08/12). 

Oleh karenanya, perlu sosialisasi dan pemahaman tentang aturan pertanahan. 

"Dan tentunya sebagaimana kita ketahui pula regulasi yang diatur oleh Pemerintah Pussat melalui Kementerian ATR juga terus berkembang dan beberapa kali mengalami perubahan," kata Yana saat Diskusi Hukum di Haris Hotel and Convention Kota Bandung, Selasa 7 Desember 2021. 

Diskusi yang diselenggarakan Pengurus Daerah (Pengda) Kota Bandung Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ini membahas Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2021 

"Salah satunya adalah peraturan menteri yang baru saja terbit dan ini memang bagi kami pun di Pemerintah Kota merasa ada satu potensial lost dari transaksi BPHTB yang satu tahapannya hilang," lanjutnya. 

"Diskusi hukum pada hari ini mudah-mudahan memberikan kepastian kepada kita semua terutama teman-teman di Kecamatan maupun teman teman di PPAT. Tidak ada konsekuensi hukum di belakang hari, itu yang tentunya kita harapkan, dan ada satu kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan terbaik dari kita semua," harap Yana. 

Kegiatan tersebut juga sebagai tindak lanjut sosialisasi dari ATR/BPN yang pernah disampaikan dalam rapat kerja daerah Pengda Kota Bandung IPPAT pada 1 November 2021, dan hal ini sebagai komitmen dari Ketua Pengda Kota Bandung untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagai implementasi dari pasal 111 tersebut. 

Diskusi Hukum dihadiri oleh sekitar 72 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Bandung, dan 30 Camat se-Kota Bandung. Diharapkan para peserta mengetahui tujuan dari Undang-Undang atas Pasal 111 Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021 mengenai balik nama karena pewarisan. 

Sementara itu, Ketua Pengda Kota Bandung IPPAT, Yuniar Ayuning Rahayu mengatakan, dengan terciptanya sinergitas pemahaman dari Pasal Permen ATR nomor 16 tahun 2021 diharapkan dalam implementasinya dapat berjalan sinergi antara instansi terkait dengan PPAT dan masyarakat luas pada umumnya. 

"Diskusi ini kami kemas dalam bentuk yang berbeda dari biasanya karena dalam diskusi ini peserta akan terlibat langsung, demikian juga akan ada para penanggap dari instansi terkait lainnya," ucapnya. 

Maka dari itu diskusi ini akan mencapai sesuai dengan tujuannya yaitu tercipta kesepemahaman dari pasal 111 tersebut mengenai substansi dan pelaksanaan dari Peraturan Menteri tersebut, serta akan menggali permasalahan dan mencari jawabannya langsung dari narasumbernya yang berkompeten. 

"Di akhir diskusi kami akan membuat perumusan dan berita acara yang akan ditandatangani oleh narasumber dan instansi terkait sebagai penanggap, serta IPPAT Pengda Kota Bandung yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengimplementasikan pasal 111 permen tersebut," tutur Yuniar. 

Perlu diketahui pada kegiatan tersebut diisi paparan materi oleh Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Tata Ruang pada Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementrian ATR/BPN RI, Andi Tenri Abeng. 

Sedangkan Diskusi Hukum, penanggap oleh Kepala Bapenda Kota Bandung, Iskandar Zulkarnaen, Balai Harta Peninggalan (BHP) Kemenkumham RI diwakili Oryza (Sekretaris BHP Kemekumham RI, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bandung diwakili Dony Hansyah (Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan), Pengadilan Agama Kota Bandung diwakili Asep Gufron (Hakim pada Pengadilan Agama Kota Bandung), dan Ketua Paguyuban Camat, Firman Nugraha. (Red)

Antisipasi Potensi Bencana, Pemkot Gelar Apel Siaga Hidrometologi

Bandung, Warnus - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar apel Siaga Bencana Hidrometologi di Plaza Balai Kota Bandung, Rabu (08/12). 

Apel dipimpin langsung oleh Wali Kota Bandung, Oded M. Danial. Apel juga diikuti oleh Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna. 

Selain itu, hadir pula anggota Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, TNI, Polri, dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung. 

Oded mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan langkah preventif dan mengantisipasi dampak bencana yang dapat terjadi selama musim hujan.  

Oleh karenanya, perlu upaya antisipasi dan kesiapan dari seluruh perangkat daerah guna menghadapi potensi bencana di Kota Bandung. 

"Ini merupakan upaya Kota Bandung terus siap siaga. Kita harus antisipasi potensi bencana terutama banjir dan longsor. Kata para ahli, ada ancaman patahan lembang, oleh karena itu kita harus tetap siaga," tuturnya. 

Oded juga terus mengingatkan masyarakat agar memiliki kepekaan terhadap kondisi daerahnya. Sebab sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah sangatlah terbatas. 

"Untuk itu saya berharap kolaborasi dengan masyarakat semakin kuat. Demi memperkokoh upaya-upaya antisipasi, kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan bencana hidrometeorologi," ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Diskar PB, Dadang Iriana juga mengimbau masyarakat untuk terus waspada. Terutama mereka yang tinggal di bantaran sungai dan daerah-daerah yang berisiko terjadi longsor. 

"Kalau titik rawan longsor seperti di daerah Coblong, Cidadap, Mandalajati," ungkapnya. 

Guna menguatkan peran kewilayahan dalam menangani bencana, Diskar PB telah membentuk Kelurahan Siaga Bencana dan kini telah hadir di 5 kelurahan yang rawan terjadi bencana kebakaran. 

"Di antaranya Kelurahan Karanganyar, Sukapura, Sukahaji," tuturnya. (Red)

Kontingen PON dan Peparnas Disiapkan Anggaran 16,5 M, Kadeudeuh Pemkot Bandung

Bandung, Warnus - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai salurkan kadeudeuh bagi insan olahraga yang berprestasi dan berdedikasi pada PON XX dan Peparnas XVI Papua 2021. Untuk mengapresiasi para patriot olahraga tersebut dianggarkan dana sebesar Rp16,5 miliar, Rabu (08/12). 

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menyatakan kadeudeuh diberikan kepada para atlet dan seluruh jajaran ofisial. Selain para peraih medali, atlet yang belum berhasil naik podium pun memperoleh kadeudeuh karena sudah ikut berjuang di arena olahraga. 

"Alhamdulillah malam ini kita memberikan kadeudeuh kepada insan olahraga yang berprestasi di PON. Jumlahnya sekitar Rp16,5 miliar. Tapi hari ini diberikan ke mereka, tahap pertama," ucap Oded usai pemberian kadeudeuh secara simbolis di Hotel Bumi Sangkuriang, Selasa 7 Desember 2021. 

Oded berharap, perhatian bagi insan olahraga ini menjadi pemicu semangat untuk lebih beprestasi dan megharumkan nama Kota Bandung. Baik di pentas berskala regional, nasional atau bahkan internasional.  

Kadeudeuh ini, sambung Oded, sebagai bukti keseriusan Pemkot Bandung membina prestasi olahraga. Sehingga bisa menjadi cerminan bagi para atlet untuk tetap loyal dan berdedikasi kepada Kota Bandung. 

"Saya berharap dengan adanya prestasi-prestasi yang diberikan oleh insan olahraga di Kota Bandung ini kemudian diberikan kadeudeuh oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai perhatian mudah-mudahan ini juga bisa membuat mereka lebih betah di Bandung. Lebih baik di Bandung saja, perkuat Bandung," ujarnya. 

Oded juga berterima kasih kepada DPRD Kota Bandung yang memberikan dukungan penuh terhadap pemberian kadeudeuh bagi insan olahraga. Sehingga proses penganggaran biaa berjalan lancar. 

"Saya juga sampaikan apresiasi kepada anggota DPRD yang telah mendukung penganggaran kadeudeuh, karena ini hasil bersama. Saya bersyukur dan terima kasih, 50 anggota dewan mendukung Pemkot Bandung," ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan menyatakan, pengalokasian dana kadeudeuh pada APBD ini sebagai perhatian terhadap pembinaan olahraga. Mengingat Kota Bandung sebagai gudang atlet di Jawa Barat. 

"Untuk menjawab keraguan selama ini, insyaallah ini membuktikan bahwa kami sangat peduli. Kami membahas APBD untuk atlet yang beprestasi ini total keseluruhan Rp16,5 miliar," ungkap Tedy. 

Menurut Tedy, keberhasilan para atlet meraih prestasi menjadi angin segar di tengah pandemi Covid-19. Semoga bisa turut membawa dampak positif berbagi semangat melawan pandemi. 

"Apresiasi yang setinggi-tingginya atas prestasi yang sudah diraih. Ini menjadi hal positif di tengah pandemi. Ini menjadi motivasi membuktikan semangat juang yang tinggi," jelaanya. 

Lebih lanjut Ketua KONI Kota Bandung, Nuryadi sangat bersyukur akhirnya perhatian dari Pemkot Bandung bisa terealisasi. Dia juga merasa lega karena komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian untuk bidang olahraga tetap tinggi. 

"Saya merasa bangga dan terharu, alhamdulillah pada malam hari ini menambah keyakinan bahwa Pemkot Bandung selalu memberikan kadeudeuh atau penghargaan kepada insan olahraga," ungkap Nuryadi. 

Nuryadi memastikan, ratusan atlet beserta ofisialnya akan tetap setia membela Kota Bandung. Sebagai penyuplai atlet terbesar bagi Jawa Barat, Kota Bandung juga praktis memberikan sebagian besar medali di PON XX Papua lalu. 

"Saya atas nama pribadi dan jajaran mengucapkan terima kasih. Karena hal ini yang kami tunggu dan menjadi motivasi untuk memberikan yang terbaik dalam olahraga untuk kepentingan Kota Bandung, untuk Jawa Barat," paparnya. 

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua NPCI Kota Bandung, Adik Fachroji. Menurutnya, kadeudeuh ini sangat berarti bagi para atlet penyandang disabilitas. 

"Alhamdulillah semua terobati akhirnya begitu mendengar penghargaan ini. Atlet Kota Bandung alhamdulillah penyumbang medali terbanyak bagi Jawa Barat di Peparnas," kata Adik. 

Perlu diketahui, penerima kadeudeuh untuk PON dan Peparnas mendapatkan nominal yang sama. Besarannya disesuaikan secara proporsional dengan raihan prestasi dan nomor pertandingan. 

Untuk nomor perorangan, peraih medali emas memperoleh kadeudeuh sebesar Rp65 juta, medali perak Rp35 juta, medali perunggu Rp20 juta. 

Di nomor ganda, medali emas mendapatkan kadeudeuh Rp45 juta, medali perak Rp30 juta, dan perunggu Rp17,5 juta. 

Nomor beregu 3-5 orang kadeudeuh medali emas memperoleh kadeudeuh sebesar Rp65 juta, medali perak Rp35 juta, medali perunggu Rp20 juta. 

Di nomor ganda, medali emas mendapatkan kadeudeuh Rp45 juta, medali perak Rp30 juta, dan perunggu Rp17,5 juta. 

Nomor beregu 3-5 orang kadeudeuh medali emas sebesar Rp40 juta, medali perak Rp25 juta, dan perunggu Rp15 juta. 

Lalu nomor beregu di atas 5 orang akan mendapatkan kadeudeuh Rp35 juta untuk medali emas, Rp20 juta untuk medali perak, dan Rp12,5 juta bagi peraih medali perunggu. 

Sedangkan para pelatih dan manajer tim juga masing-masing diganjar Rp40 juta untuk medali emas, Rp25 juta bagi peraih perak, dan Rp10 juta untuk medali perunggu. 

Tambahan apresiasi juga diberikan kepada pemecah rekor sebesar Rp10 juta dan tim monev Rp15 juta. Sementara jajaran ofisial lain serta seluruh kontingen yang belum berhasil mendapat medali tetap diberi kadeudeuh sebesar Rp5 juta. (Red)

Penyandang Disabilitas Dapat Bantuan Dihari Disabilitas

Bandung, Warnus - Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap 3 Desember, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan alat bantu disabilitas bagi 386 penyandang disabilitas di Kota Bandung, Rabu (08/12). 

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Wali Kota Bandung, Oded M. Danial kepada beberapa perwakilan penyandang disabilitas, di Pendopo Kota Bandung. 

"Kita tidak bisa merayakan seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kami ingin memberi sedikit bantuan mudah-mudahan bisa diterima dan bisa bermanfaat," ungkap Oded. 

Oded mengungkapkan, perhatian yang diberikan oleh pemerintah tak hanya diberikan pada saat momen hari disabilitas saja. 

Tetapi Pemkot Bandung selalu berupaya menghadirkan perlindungan dan pemberian hak-hak yang sama bagi seluruh masyarakat Kota Bandung, termasuk di dalamnya para penyandang disabilitas. 

"Insyaallah kita akan terus berupaya sekuat mungkin untuk terus memperhatikan teman-teman disabilitas di Kota Bandung," tuturnya. 

"Tentunya didukung dengan fasilitas sarana prasarana yang ramah disabilitas," imbuhnya. 

Di tempat sama, Kepala Dinsos Kota Bandung, Tono Rusdiantono mengatakan, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas.  

"Ada 386 orang, bantuan yang diberikan terdiri dari 180 buah walker, 120 set kreuk, 25 buah tongkat kaki 3, 42 buah tongkat tuna netra, Ankle Foot Orthosis (AFO), dan kursi roda," tutur Tono. 

Sementara itu, Ketua Rehabilitasi Berbasi Masyarakat (RBM) Kota Bandung, Siti Muntamah mengapresiasi bantuan Pemkot Bandung kepada sejumlah penyandang disabilitas. 

"Kami selaku RBM sangat mengapresiasi kegiatan ini. Apalagi ada anak-anak kami yang mendapat bantuan sepatu AFO dan harganya sangat lumayan," ungkapnya. 

Di momen hari disabilitas ini, Siti kembali mengingatkan untuk senantiasa menghadirkan rasa cinta dan tanggung jawab sekaligus memberikan akses kemudahan agar para penyandang disabilitas bisa mandiri. 

"Karena ketika kemandirian mereka terus berkembang pasti mereka akan lebih bahagia, merasa terakui dan merasa dihormati," tuturnya. 

Tetapi di samping itu, lanjutnya, Pemkot Bandung melalui RBM terus memfasilitasi agar para penyandang disabilitas bisa mengembangkan bakat dan minatnya. 

"Sehingga ke depannya mereka bisa menggunakan potensi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka," ujarnya. (Red)