Target Tuntas Tahun Ini, Tahap 1 Pembangunan Rumah Deret Tamansari

Bandung, Warnus - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung tengah berupaya rumah deret Tamansari bisa dihuni pada 2021 ini, Kamis (04/03). 

Saat ini, pembangunan tahap 1 sudah mencapai 56,6 persen. 

Kepala Bidang Perumahan DPKP3, Nunun Yanuati menyatakan di tahap 1 ini fokus pada pengerjaan konstruksi bangunan. Mulai dari untuk hunian, termasuk ruang usaha dan juga pembuatan masjid. 

“Progres sampai saat ini pembangunan rumah deret tahap 1 sudah mencapai sekitar 56,6 persen. Rencananya tahap 1 diselesaikan di akhir Maret atau awal April,” ungkap Nunun di Taman Dewi Sartika. 

Nunun memaparkan, pada tahap 1 ini pengerjaan yang sudah dilakukan yakni membuat konstruksi untuk Blok C sebanyak 8 lantai. Kemudian untuk Blok A sudah terbangun konstruksi untuk tiga lantai dari 10 lantai yang direncanakan. 

“Tahap dua kekurangannya itu lebih mengarah finalisasi secara keseluruhan. Di tahun 2021 kita siapkan pembangunan tahap kedua untuk memfinalkan seluruh bangunan. Mudahan-mudahan jika lancar sudah bisa dihuni,” ujarnya. 

Nunun menyebutkan secara keseluruhan nantinya di rumah deret Tamansari ini bakal tersedia sebanyak 498 unit.  

Namun rencananya pada tahap 1 akan terbangun sebanyak 198 unit. Hal itu diprioritaskan bagi warga RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan. 

“Memang untuk pembangunan rumah deret ini lebih ke arah penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi karena ada warga yang tinggal di sana kita tidak diusir, tapi kembali kita tempatkan di sana,” jelasnya. 

Untuk itu, Nunun berharap bagi warga yang sudah mengurus proses administrasi penempatan rumah deret untuk sedikit bersabar. Pihaknya berupaya agar unitnya bisa mulai dihuni pada 2021 ini. 

Seperti diketahui, dari 197 Kepala Keluarga (KK) warga RW 11 Tamansari sebagian besar masyarakat sudah setuju dengan program rumah deret. Sebanyak 189 KK telah menuntaskan proses administrasi dan 7 KK lainnya masih dalam proses. 

“Untuk warga yang nantinya akan menempati rumah deret, harus bersabar. Mudah-mudahan dalam jangka waktu cepat kita bisa membereskan. Mohon dukungan juga untuk kelancaran pembangunannya semoga bisa jadi tahun ini,” ungkapnya. 

Sementara itu, Camat Bandung Wetan, Sony Bachtiar terus berkomunikasi bersama warga RW 11 Tamansari untuk ikut serta mendorong kesuksesan pembangunan rumah deret.  

Mengingat pembangunan hunian yang lebih layak dan tertata ini merupakan langkah positif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat perkotaan. 

 “Kami bersama lurah berupaya memberikan pemahaman bahwa program ini sangat bagus, dan sangat berpihak kepada masyarakat. Kami akan memperlihatkan kondisi pra dan pasca," ujarnya.  

"Kami tunjukan bahwa dari pra itu di sana kumuh dan pascanya ini yang akan diperlihatkan,” kata Sony. (Red)

Pemulihan Ekonomi Jadi Isu Utama, Pulihkan Daya Beli dan Ketahanan Pangan

Bandung, Warnus - Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Kota Bandung, Eric M. Attauriq menyatakan sudah menyiapkan sejumlah strategis untuk kembali mendongkrak perekonomian. Harapannya, beberapa program sudah bisa berjalan pada Maret ini, Kamis (04/03). 

Eric menuturkan, selama dua bulan terakhir ini pihaknya terus berkonsentrasi menginventarisir sejumlah masalah yang paling banyak terdampak selama pandemi Covid-19. Sehingga program pemulihan bisa efektif dan tepat sasaran. 

“Kita sudah menginventarisir program-program dari masing-masing pokja yang ada. Harapannya di bulan Maret beberapa pokja sudah mulai aktivitas kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi,” ucap Eric di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Rabu, 3 Maret 2021. 

Eric mengungkapkan, dari hasil pemetaan selama dua bulan terakhir ini, terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian khusus. Yakni persoalan ketahanan pangan dan daya beli masyarakat. 

Menurut Eric, soal ketahanan pangan ini harus bisa dipastikan tetap terpenuhi. Apalagi mengingat populasi Kota Bandung yang perlahan terus bergerak dari 2,4 juta jiwa yang hanya terdata di administrasi kependudukan. 

“Salah satu isu adalah soal ketahanan pangan. Kedua, daya beli. Ini yang menjadi isu konsen kita, bagaimana jalur distribusi dan pasokan pangan berjalan lancar. Juga tidak kalah penting soal daya beli,” jelasnya. 

Eric menegaskan kembali, satu tahun pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian di Kota Bandung. Sehingga turut berkontribusi pada menurunnya pendapatan perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

“Tadi kita mendapat informasi dari BPS, pendapatan per kapita warga Bandung mengalami penurunan," katanya. 

Erick juga mengungkapkan, IPM Kota Bandung mengalami sedikit penurunan. Rilis Bappelitbang, LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Kota Bandung triwulan keempat minus 2,28 persen.  

"Tapi sedikit lebih baik dari LPE Jawa Barat yang 2,58 dan nasional 4 persen,” paparnya. 

Menurutnya, Kota Bandung yang selama ini mengandalkan usaha jasa dan pariwisata sebagai sektor unggulannya juga melemah. Pandemi Covid-19 ini, membuat kunjungan wisatawan menyusut. Hal itu terlihat dari okupansi hotel yang menurun drastis. 

“Saya dapat informasi dari penutupan bandara, kunjungan menurun drastis hampir minus 76 persen dibanding tahun 2019. Efeknya terhadap sektor jasa cukup dominan,” katanya. (Red)

Dampak Covid 19 Masih Ada, Tetapi Warga Bandung Taat Pajak

Bandung, Warnus - Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengapresiasi kepada warga Kota Bandung yang sudah taat membayar pajak. Meski pun saat ini warga Kota Bandung turut terdampak oleh pandemi Covid-19, Kamis (04/03). 

"Untuk target tahun kemarin saya mendapat laporan sudah cukup bagus dan rata-rata di atas 100 persen," tutur Oded saat menerima audiensi Bapenda Jabar terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pendopo Kota Bandung, Rabu 3 Maret 2021. 

Namun Oded mengakui, pendapatan dari pajak air permukaan ini masih kurang. 

"Padahal banyak hotel-hotel. Nah yang paling penting pengawasan ini. Sehingga nanti petanya keliatan dan kita bisa tarik," katanya. 

Untuk itu juga, Oded meminta sosialisasi akan pentingnya membayar pajak bagi masyarakat terus digalakkan. Dengan demikian diharapkan PAD di Kota Bandung semakin meningkat. 

Pasalnya menurut Oded, manusia memiliki sifat lupa, maka sosialisasi dan edukasi wajib pajak begitu dibutuhkan meski di situasi pandemi Covid-19. 

"Ketika sosialisasi bagus, mungkin bisa mengingatkan masyarakat dan bisa meningkatkan pendapatan," tutur Oded  

Tak lupa, kolaborasi menjadi kunci yang paling penting. Dalam hal ini, Bapenda Jabar maupun Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung bisa melibatkan camat dan lurah untuk membantu mengedukasi masyarakat untuk taat bayar pajak. 

"Mang Oded berharap kerja sama dan kolaborasi ini terus ditingkatkan. Ketika sudah ada penguatan kolaborasi, amanah yang diberikan bisa tercapai," harapnya. 

Namun tak lupa Mang Oded mengingatkan, di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan mobilitas menjadi terbatas, perlu dibarengi inovasi yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. 

Di tempat sama, Kepala BPPD Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain mengungkapkan, selama ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan kecamatan untuk melakukan sosialisasi, dan melayani masyarakat dalam pembayaran pajak. 

"Itu sudah dilaksanakan di kecamatan, termasuk sosialisi juga," terangnya. 

"Karena sekarang kita lebih mengedepankan jemput bola daripada nunggu di loket, karena dengan jemput bola masyarakat lebih antusias untuk bayar," imbuhnya. (Red)

Pengangguran Meningkat, Pemkot Harus Dongkrak Dunia Kerja

Bandung, Warnus - Pemkot menyiapkan sejumlah skema untuk mendongkrak dunia kerja yang terdampak akibat Covid-19, Kamis (04/03). 

Di samping pelatihan dan program magang, pembukaan bursa kerja secara daring pun terus dioptimalkan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). 

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Bandung, Marsana mengaku terus berkoordinasi bersama sejumlah perusahaan untuk mencari data terbaru peluang lowongan kerja.  

Di samping penghimpunan data bagi masyarakat pencari kerja juga terus dilakukan. 

Kemudian, kata marsana, Disnaker mencoba memadupadankan agar keduanya saling mengisi antara perusahaan dan pencari kerja.  

Informasi keduanya bisa diakses secara daring baik melalui laman resmi Disnaker ataupun aplikasi BiMMA Bursa Kerja yang tersedia di playstore. 

“Kita sekarang galakan bursa kerja secara online, lowongan pekerjaan yang sudah masuk cukup banyak. Masyarkat pencari kerja ke disnaker.bandung.go.id atau BIMMA bursa kerja di playstore dan bisa melamar langsung secara online,” ucap Marsana di Taman Dewi Sartika. 

Mengingat pada kondisi masih pandemi Covid-19, Marsana menyatakan pembukaan bursa kerja tidak bisa dibuka secara langsung. Hal itu tidak memungkinkan lantaran berpotensi menciptakan kerumunan.  

Dari pengalaman sebelumnya, bursa kerja Disnaker dikunjungi hingga 7.000-8.000 orang. 

Di tahun 2021 ini, Marsana menyatakan, Disnaker sudah menyiapkan dua paket kegiatan bursa kerja. Apabila memungkinkan bakal dibuka secara langsung. 

Namun jika situasi pandemi masih kurang memungkinkan maka skema pelaksanaan bursa kerja daring sudah disiapkan. 

Marsana menyebut target di setiap kegiatan bursa kerja minimal bisa menghadirkan 40 perusahan. Setidaknya bisa membuka kesempatan lapangan pekerjaan hingga 4.000 lowongan.  

“Sebelumnya juga di 2020 kita sudah pernah membuat bursa kerja secara online. Untuk secara online kami tidak membatasi, terakhir kita buat secara online yng hadir mencari kerja 11 ribu orang lebih," ujarnya. 

"Itu terbuka seluruh indobesia, yang Kota Bandung saja itu antara 7-8 ribu orang. Kemarin malahan ada pendaftar dari Kalimantan dan Sumatera juga ada,” imbuhnya. 

Marsana menganalisa, lowongan pekerjaan yang banyak dibutuhkan yakni tenaga marketing. Kemudian Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. 

“Selanjutnya itu yang paling banyak dibutuhkan di bidang transportasi dan ekspedisi. Kemudian juga tenaga kerja multi skill, baik itu keahlian ataupun menguasai teknologi. Kita melihat perusahaan senang merekrut yang segala bisa,” terangnya. 

Bagi yang tetap berminat menjadi pekerja, Marsana mengungkapkan Disnaker Kota Bandung juga menyediakan program pemagangan. Semua kebutuhannya dibiayai oleh pemerintah guna menyiapkan tenaga kerja yang siap operasional. 

Namun, sambung Marsana, di samping beragam upaya penyediaan lapangan kerja Pemkot Bandung juga berusaha untuk membuka peluang dan wawasan masyarakat melalui program pelatihan. Sehingga, masyarakat didorong untuk memiliki keahlian dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. 

“Kita lakukan dengan tetap memberikan pelatihan ada yang berbasis kompetensi dan berbasis wirausaha baru. Ada beberapa yang sudah dilaksanakan pelatihan baik berbasis kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan pelatiham berbasis masyarakat untuk membentuk wirausaha baru,” dia menjelaskan. 

Terdampak COvid-19, Sejak kasus Covid-19 kalipertama ditemukan di Kota Bandung pada Maret 2020 lalu, Pemkot Bandung langsung bergerak menginventarsir terhadap pekerja yang terdampak.  

Setidaknya terdata sekitar 9 ribuan warga Kota Bandung yang berstatus sebagai pekerja ikut terdampak oleh pandemic Covid-19. 

Hingga Mei 2020 yang melapor terdaftar sekitar 20 ribuan orang. Namun hanya sekitar 9.000 orang yang merupakan warga Kota Bandung. 

Dari sekitar 9.000 orang, sekitar 5.000 lebih dirumahkan. Sedangkan sekitar 3.000 lebih di-PHK.  

"Tapi setelah ada bantuan pemerintah yang mendaftar terdampak itu sudah tidak ada lagi,” terang Marsana. 

Lebih lanjut Marsana menyebutkan pandemi Covid-19 juga turut berkontribusi terhadap angka pengangguran yang jumlahnya meningkat pada 2020 lalu.  

Sehingga, beragam skema penanganan dari Disnaker diharapkan mampu menekan angka pengangguran tersebut. 

“Dari BPS Kota Bandung, tahun 2020 mengalami peningkatan pengangguran dari tahun 2019 yang tercatat ada 105.067 orang. Kemudian di tahun 2021 itu ada 147.081 orang,” katanya. (Red)

Pemprov Jabar Beri Bantuan 440 Unit Perbaikan Rutilahu Untuk Kota Bandung

Bandung, Warnus. Sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerima bantuan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 senilai Rp7,7 miliar, Kamis (04/03). 

Bantuan tersebut untuk memperbaiki sebanyak 440 unit. Bantuan per unitnya senilai Rp 17,5 juta.  

Dari jumlah tersebut, Rp16,5 juta untuk penerima manfaat atau Calon Penerima, Calon Lokasi (CPCL) yang digunakan sebagai material bangunan. Sedangkan sisanya untuk upah tenaga kerja dan administrasi 

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial pun bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut. 

"Saya harap ini semua merupakan bagian dari bentuk penguatan kolaborasi. Karena membangun sebuah kota tidak bisa dalam bentuk parsial," katanya saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Kepada BKM/LKM/LPM Penerima Bansos Perbaikan Rutilahu di Kota Bandung di Aula Kantor DPKP3 Kota Bandung. 

"Kebijakan strategis saya bersama Kang Yana dalam membangun Bandung terletak pada kata silaturahmi atau bahasa pemerintahannya kolaborasi. Kami cukup banyak dibantu oleh Pak Gubernur dan pemerintahan di level atasnya," ungkapnya. 

Oded mengakui, Kota Bandung memiliki keterbatasan anggaran. Namun dengan semangat kolaborasi, Pemkot Bandung tetap akan mampu membangun Kota Bandung. 

"Pesan saya, saat ini uang beberapa juta bisa jadi persoalan kalau tidak benar pelaksanaannya. Mari bersama-sama lebih teliti lagi dalam melangkah," katanya. 

"Mudah-mudahan dengan kehati-hatian ini mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan memberikan manfaat bagi warga Kota Bandung," imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat, Boy Iman Nugraha mengatakan program kegiatan Rutilahu ini sebetulnya berhenti pada tahun 2020. Tetapi pada Agustus 2020 Pemrov Jabar melakukan pinjaman melalui Pemulihan Ekonomi Nasional. 

"Selanjutnya juga 2021 ini, dengan komitmen Pemrov Jabar beserta para anggota Dewan, kami menargetkan 31.500 unit perbaikan rutilahu, yang merupakan akumulasi kekurangan pada 2019. Target kami 100.000 unit pada 2023," jelasnya. 

"Jadi untuk Kota Bandung masih 400an unit. Insyaallah di Kota Bandung ini Pemkot juga bisa membantu menanganinya dengan swadayanya. Beda dengan daerah lain yang sampai 2.000 lebih karena memang kondisinya yang seperti itu," lanjutnya. 

Menurut Boy, perbaikan Rutilahu yang merupakan bantuan sosial Pemprov Jabar, usulannya dari CPCL datang langsung ke Kelurahan atau Desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). 

"Selanjutnya dibuatkan proposal untuk diusulkan, nanti diverifikasi oleh Dinas, dan diusulkan ke Kepala Daerah, kemudian diterima dan diverifikasi oleh kami," ucapnya. 

"Setelah itu, kami akan verifikasi, dan kalau sudah disetujui akan langsung mentransfer dana. Jadi uang itu langsung ke LPM dan BKM. Pertanggungjawabannya secara keseluruhan ada di LPM dan BKM. Nanti ada juga tenaga fasilitator lapangan," lanjutnya. 

Nantinya LPM dan BKM akan didampingi oleh Lurah, dan juga Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai tim teknis di tingkat kewilayahan.  

Sedangkan di tingkat Kota, didampingi oleh Dinas termasuk pendampingan dari Kejati dan Kepolisian. 

"Jadi dalam kegiatan hari ini, sosialisasi dalam rangka tertib administrasi, tertib pelaksanaan, ada pembekalan dari Kejaksaan dan Kepolisiasn," ucap Boy. 

Boy berharap, hal ini bisa menjadi stimulus pergerakan ekonomi di Kewilayahan. Meski Kota Bandung hanya mendapat sekitar Rp 7,7 Miliar diharapkan bisa membantu pergerakkan ekonomi lokal. 

"Pesan dari Pak Gubernur, yaitu menggunakan SDM dan material setempat, dan memanfaatkan potensi lokal yang ada di lingkungan sekitarnya," katanya. 

"Diharapkan juga kita lebih memilih kepada rehabilitasi rumah yang tidak layak huni menjadi layak. Kelayakan itu ada tata udara (sirkulasi), tata cahaya, ketersediaan ruang, dan sanitasi, itu dulu yang diutamakan rehab-rehabnya," katanya. 

"Kalau renovasi tidak memungkinkan, misalnya tidak ada sanitasi, kalau harus membangun bangunan tambahan itu yang dikejar. Tapi kebanyakan rutilahu lebih kepada pembangunan rumah baru, ini yang berat, harus ada kesepemahaman LPM, BKM, dan CPCL-nya. Jangan sampai berhenti di tengah jalan dan akhirnya malah bermasalah," lanjutnya. 

Sedangkan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3), Dadang Darmawan juga berterima kasih atas bantuan tersebut. 

"Bantuan ini akan disalurkan kepada warga masyarakat di Kota Bandung yang tersebar di 19 Kelurahan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pemprov Jabar yang diwakili Pak Boy sebagai Kepala Disperkim Jabar," katanya. 

Dadang berharap ke depan Kota Bandung masih diberikan kesempatan bantuan tersebut. Karena Kota Bandung pun memiliki target yang sudah tertuang di RPJMD tahun 2021 sebanyak 2.000 unit Rutilahu. 

"Kami akan amanah untuk menyalurkan bantuan ini. Kami siap menerima program bantuan ini untuk Kota Bandung," ucapnya. (Red)

Terancam Dicabut Izin Operasional, 2 Tempat Usaha Langgar Prokes

Bandung, Warnus - Kecamatan Bandung wetan merekomendasikan pencabutan izin terhadap dua tempat usaha yang terus membandel melanggar protokol kesehatan (prokes), Kamis (04/03). 

Hal itu terpaksa dilakukan karena dua tempat usaha tersebut sudah melakukan pelanggaran secara berulang. 

“Dua tempat ini sedang dibahas tim dinas perizinan, Satpol PP, Bagian Hukum yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan untuk pencabutan rekomendasi izin. Ini berproses karena harus ada kajiannya,” ujar Camat Bandung wetan, Sony Bachtiar di Taman Dewi Sartika Bandung. 

Sony menyatakan, Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan sangat intensif melakukan pengawasan dan penindakan.  

Mengingat wilayah Bandung Wetan berada di pusat kota. Yakni banyak terdapat cafe dan tempat hiburan. Selama ini cafe dan tempat hiburan kerap menjadi langganan pelanggar aturan protokol kesehatan. 

Sejak Desember 2020 silam, Sony bersama jajaran Satpol PP dan didukung oleh kepolisian serta TNI sudah menyegel di 24 tempat. Termasuk dua di antaranya sudah direkomendasikan untuk pencabutan izin. 

“Ada 2 tempat yang kita rekomendasikan pencabutan izin karena sudah beberapa kali. Izinnya juga menyalahi karena itu ada restoran difungsikan jadi tempat hiburan. Satu menyalahi operasional dan menyalahi jam operasinal termasuk okupansi,” terangnya. 

Sony mengungkapkan, tim Satgas Penanganan Covid-19 Bandung Wetan terdiri dari berbagai elemen dan terbagi tiga tim. Satu tim dibagi dua kelompok yang terus memantau dan berkeliling dari pagi hingga malam. 

“Tempat hiburan ini kucing kucingan. Kita datang sudah tutup. Begitu kita sudah tidak di tempat, buka lagi. Karena kita harus keliling dan ketika kembali lagi kita tidak segan menyegel tempat itu,” ujarnya. 

Sony menegaskan, upaya pengawasan ketat ini demi menekan penyebaran Covid-19. Mengingat hingga kini Bandung Wetan termasuk wilayah dengan sebaran Covid-19 cukup rendah. 

Sekali pun dari warga masyarakat Bandung Wetan terpantau cukup patuh melaksanakan protokol kesehatan, namun Sony harus tetap siaga. Karena wilayah merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya. 

“Tahap berikutnya apabila tetap membandel setelah disegel maka kita rekomendasikan pencabutan izin. Karena ada pihak-pihak yang masih mementingkan kepentingan pribadi, mengabaikan kepentingan kita bersama yaitu masalah kesehatan,” katanya. (Red)

SDA Jabar Miskin Air, Diduga Pejabatnya Hobi Dinas Luar

Bandung, Warnus - Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jl Braga No.137, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung tampak seperti gedung mati. Di karenakan para pejabat yang berkompeten tidak ada di tempat dengan alasan dinas luar, sehingga mati dalam pelayanan publik, Rabu (03/03). 

Aji Humas SDA saat di mintai keterangan "untuk saat ini para pimpinan tidak ada di tempatt, dinas luar dan saya tidak tahu ke mananya. 

"Untuk pejabat yang lainnya juga sama, tidak ada di tempat, yah dinas luar juga. 

Menyingkapi Hari Air Sedunia, memang kita ada program lomba potret saja, untuk 22 maret 2021 acaranya hanya itu saja dulu, setau saya "ungkap Aji. 

Aji menambahkan "Mungkin lain waktu saja ketemu pimpinan, bisa buat janjian dulu dan prosedurnya 7x24 jam baru datang lagi kesini. 

"Kebetulan di Humas ini tidak ada air dan kopi karena habis belum beli, itupun harus di ajukan dulu untuk beli air, pengajuan juga 7 hari "jelasnya. (Chox)