Pusat Tentukan Sasaran dan Jumlah Penerima Vaksin Tahap II

Bandung, Warnus - Pemerintah Kota Bandung masih menyelesaikan dosis kedua vaksinasi Covid-19 tahap I. Selain itu, Pemkot Bandung juga tengah menyiapkan vaksinasi tahap II, Kamis (18/02).  

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ahyani Raksanegara usai Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 di Rapat Tata Praja, Balai Kota Bandung.  

"Kita masih di tahap I, menyelesaikan dosis kedua untuk SDM kesehatan dan sasaran tambahan untuk usia di atas 60 tahun. Hal ini sesuai dengan perluasan sasaran dan juga ketersediaan vaksin," ujar Ahyani.  

Ahyani menjelaskan, prinsip pelaksanaan vaksinasi di Kota Bandung berdasarkan kepastian sasaran dan ketersediaan vaksin. Hal ini ditentukan oleh pemerintah pusat.  

"Itu yang selalu jadi pegangan kita. Selanjutnya kita masih menunggu arahan dimulainya tahap II," ujarnya.  

Perlu diketahui, pemerintah masih mempersiapkan teknis pelaksanaan vaksinasi tahap II. Mulai dari persiapan fasilitas kesehatan, pola vaksinasi, hingga strategi percepatan vaksinasi jika diperlukan. Percepatan vaksinasi misalnya dilakukan secara masal.  

"Persiapannya nanti, misalnya ada yang di klinik, di rumah sakit, ada juga yang kita mobile mendekati sasaran. Ada yang ke pasar, ada yang ke kantor-kantor kalau BUMN, ataupun kesatuan yang memiliki fasilitas kesehatan," jelas Ahyani.  

Sasasan vaksinasi tahap II merupakan kelompok masyarakat yang memiliki interaksi tinggi, sehingga rentan terkena Virus Covid-19.  

Sasaran vaksinasi tahap II di antaranya pekerja publik seperti pendidik, pegawai pemerintah, TNI, Polri, Satpol PP, pelayan publik seperti BUMN, wartawan, dan lainnya.  

Walaupun tercantum dalam penerima vaksinasi tahap dua, jumlah penerima vaksinasi akan ditentukan oleh pemerintah pusat.  

Ahyani menegaskan penetapan sasaran dan jumlah penerima vaksinasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan vaksin dari pusat. 

"Jadi (tugas) kita adalah mendapatkan sasaran, mendapatkan vaksinnya dan melaksanakan vaksinasinya," tuturnya. (Red)

Isolasi Mandiri Penuh, Satgas Dorong Kecamatan dan Lobi Apartemen

Bandung, Warnus - Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna memastikan untuk menambah tempat isolasi mandiri. Hal ini sebagai langkah antisipasi mengingat tempat isolasi mandiri yang disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) saat ini penuh, Selasa (16/02). 

Untuk itu, Ema terus mendorong agar seluruh kecamatan di Kota Bandung memiliki tempat isolasi mandiri. Saat ini tinggal beberapa kecamatan saja yang terus berusaha memenuhi standarisasi tempat isolasi mandiri. 

“Ini harus segera direalisasikan karena data kemarin, isoman (isolasi mandiri) penuh. Bisa dibayangkan kalau nanti ada yang terpapar misalkan OTG yang harus isoman, kalau penuh mau ke mana? Makanya yang rasional yang harus disiapkan itu isoman di seluruh kecamatan,” kata Ema di Balai Kota Bandung. 

Ema memaparkan, dua hotel tempat isolasi mandiri yang disediakan Satgas Covid-19 Kota Bandung telah penuh. Namun, kini pihaknya kini tengah bernegosiasi dengan salah satu lokasi untuk menjadi tempat isolasi tambahan. 

“Dari dua hotel itu datanya saya terima sekarang sudah 100 persen. Ini ibaratnya sudah lampu kuning menuju merah kalau tidak kita antisipasi. Sekarang negosiasi untuk apartemen. Mudah-mudahan clear. Itu ada ruang tambahan 300 tempat tidur,” ujarnya. 

Upaya penambahan ruang isolasi mandiri ini, sambung Ema, sebagai langkah antisipasi. Namun ia berharap tambahan tempat isolasi mandiri tersebut tidak sampai digunakan. 

“Saya mengantisipasi apabila ada yang perlu isoman yang dari tempat tinggalnya tidak memadai. Itu harus kita fasilitasi, daripada nanti malahan tidak terakomodasi di luar jalan-jalan, kan celaka,” tuturnya. 

Sedangkan untuk ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit, Ema menyebut masih cukup tersedia. Data terbaru, saat ini di 27 rumah sakit rujukan Kota Bandung masih memiliki 522 tempat tidur khusus untuk merawat pasien covid-19 yang bergejala. 

“Rumah sakit masih ada 61 koma sekian persen, kalau yang bergejala pasti di rumah sakit. Kalau masalah rumah sakit masih tinggi kita dari total 1435 tempat tidur yang terisi 913 tempat tidur,” katanya. (Red)

Ema Siapkan Operasi Senyap, Masih Bandel Izin Terancam di Cabut

Bandung, Warnus - Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna mengaku tengah merancang ‘operasi senyap’. Operasi ini guna menindak para pelanggar aturan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional, Selasa (16/02). 

Ema menuturkan dalam operasi tersebut diutamakan menyasar cafe dan tempat hiburan. Sebab, dua lokasi tersebut kerap melanggar Perwal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PSBB Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 

“Saya sudah mintakan nanti ada ‘silent operation’. Karena saya khawatir kalau terbuka, bocor terus. Karena percuma kita datang, mereka pura-pura tidak melanggar. Kalau kita meleng itu mereka langgar,” ucap Ema di Balai Kota Bandung. 

Ema menegaskan dalam operasi kali ini tidak akan melibatkan banyak orang. Hanya akan diikuti sejumlah unsur dan langsung ke target operasi. Itu agar penindakan bisa berjalan secara optimal dan tepat sasaran. 

Bahkan, sambung Ema, tim satgas sudah mengantongi sejumlah tempat yang ‘nakal’ terhadap aturan selama pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya membandel lantaran tetap melanggar sekali pun sudah ditindak dengan sanksi denda dan penyegelan tempat. 

“Karena faktanya saya masih banyak menerima informasi bahwa ini tidak ajeg dilaksanakan. Di antaranya banyak pelanggaran mengenai jam operasional. Terutama cafe dan tempat hiburan,” ujarnya. 

Ema mengaku mendapati informasi dari temuan di lapangan sejumlah pengusaha cafe ataupun tempat hiburan yang bermain kucing-kucingan dengan tim Satgas Penanganan Covid-19. Tampak patuh saat didatangi tim satgas dan melanggar saat petugas pergi. 

“Karena ini jadi mainan. Coba patuhi lahirnya perwal itu. Sudah ada ruang tambahan, baik itu kapasitas ataupun jam operasional. Pengusaha itu seperti pura-pura tidak paham atau tidak tahu," keluhnya. 

Dalam operasi nanti, Ema menyatakan tim satgas tidak akan sungkan untuk memberikan tindakan tegas. Bahkan, dia sudah memberikan lampu hijau agar Dinas Kebudayan dan Pariwisata tegas untuk mengajukan permintaan pencabutan izin operasional. 

“Kalau mereka terus bandel disegel dan setelah itu silahkan usulkan bekukan izinnya. Kalau masih tetap bandel saya mintakan atas dasar aturan silahkan dicabut izinnya,” tegasnya. (Red)

Buruan SAE Potensi Juara, Ajang Penganugrahan Perencanaan Daerah

Bandung, Warnus - Program Buruan SAE (Sehat, Alami, dan Ekonomis) yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjadi peserta ajang Penganugerahan Perencanaan Daerah, Selasa (16/02). 

Saat ini, Buruan SAE telah memasuki penilaian tahap II yang tengah dilakukan Pemprov Jabar. 

Dalam tahap II, ada beberapa komponen yang menjadi penilaian, di antaranya capaian pembangunan, kualitas dokumen perencana, proses penyusunan, dan inovasi. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung, Anton Sunarwibowo menerangkan, dalam inovasi sendiri ada tiga kriteria yang menjadi penilaian, yakni orisinalitas, transfermobilitas dan berkelanjutan. 

"Kita harus mencari inovasi yang bukan turunan dari Provinsi maupun Pusat. Muncul Buruan SAE, bisa dikembangkan secara masif mengingat dampak Covid-19 berimbas sampai di level keluarga. Buruan SAE targetnya memanfaatkan halaman," ujar Anton.

Ia mengatakan itu usai mengikuti Penilaian tahap II Penganugerahan Perencanaan Daerah secara virtual di Pendopo Kota Bandung. 

Anton menyatakan, buruan Buruan SAE paling tepat dan dibutuhkan masyarakat. Mengingat saat ini dampak Covid-19 berimbas hingga di level tingkat keluarga.  

Terlebih, program tersebut telah terintegrasi dengan program Kang Pisman. 

"Sehingga tidak hanya mendukung ketahanan pangan tapi menyelesaikan masalah sampah, gizi masyarakat, meningkatkan literasi dan pembangunan berkelanjutan," terangnya. 

Melalui inovasi ini, Anton berharap, dapat membawa Kota Bandung menjadi daerah terbaik dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.  

"Ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bersama dari Kota Bandung semoga bisa menjadi juara 1, karena dengan juara 1 inovasi ini bisa dibawa ke Nasional, sehingga semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya," harapnya. (Red)

Optimalkan Program Sekolah, Yana : Kepala Sekolah Harus Paham

Bandung, Warnus  - Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana meminta kepada para kepala sekolah asal Kota Bandung memahami sistem, model, dan tata kerja Program Sekolah Penggerak (PSP) di sekolah masing-masing. Hal itu agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bandung, Selasa (16/02). 

Yana mengatakan, pendidikan merupakan investasi yang sangat berharga. Sebab, dengan pendidikan yang berkualitas ini mampu mengubah wajah bangsa menjadi lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.  

“Saya yakin PSP ini bukan sekedar penyempurnaan program transformasi sekolah, tetapi juga lebih berorientasi kepada upaya mewujudkan indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Yaitu melalui terciptanya pelajar Pancasila,” ucap Yana saat memberi sambutan dalam sosialisasi PSP secara daring. 

Kendati sosialisasi dilaksanakan secara daring, Yana menyerukan agar hal ini tak lantas jadi hambatan bagi para kepala sekolah untuk mencerna setiap paparan. Program ini harus dapat terimplementasikan secara optimal. 

“Acara sosialisasi hari ini mudah-mudahan menambah wawasan dan keterampilan para kepala sekolah dalam menerapkan PSP. Substansinya adalah menjadikan sekolah sebagai pencetak SDM masa depan yang berkarakter dan berintegritas,” ujarnya. 

Yana berharap, program ini mampu mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Sehingga di samping memiliki kompetensi keilmuan yang mumpuni, juga sekaligus diimbangi oleh karakter yang kuat. 

Sebagai pilar utamanya, sambung Yana, para pelajar memperoleh pemahaman terhadap pancasila, UUD 1945, konsep Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

“PSP harus menjadi pembentuk karakter peserta didik. Sifat yang terbangun bukan hanya kesantunan dan toleransi 

tetapi juga kemampuan meningkatkan kualitas diri," katanya. 

"Yaitu bertumpu pada kecintaan terhadap bangsa dan negara,” imbuh Yana. 

Oleh karenanya, Yana kembali menegaskan, kepala sekolah sangat penting untuk memiliki pemahaman atas program ini. Sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh sekolah guna mendukung bagi perkembangan siswa. 

“Pada posisi inilah peran kepala sekolah sangat strategis," katanya. 

"Karena bisa memberdayakan seluruh potensi atau sumber daya sekolah untuk mendukung program tadi. Terutama menciptakan lingkungan sekolah yang memberi ruang tumbuhnya kreativitas dan inovasi peserta didik,” lanjutnya. (Red

Gelar PPKM Mikro, Aparat Wilayah Wajib Sinergi

Bandung, Warnus - Para camat dan lurah wajib bersinergi dengan TNI, Polri, dan para tokoh agama, masyarakat, dan pemuda dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing, Selasa (16/02). 

Hal itu diungkapkan Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna saat memberikan arahan pada kegiatan Monitoring Penanganan Covid-19 di Kecamatan Babakan Ciparay dan Kecamatan Bandung Kulon. 

Ema mencontohkan, lurah tidak bisa memantau seluruh wilayahnya sendiri karena itu tidak akan mudah. Hal yang paling efektif kalau memenuhi dan harus dilakukan adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 sesuai Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021. 

"Di Kota Bandung baru ada dua kecamatan yang mengajukan. Di Coblong ada Kelurahan Dago dan Sadangserang, kemudian tadi pagi saya menerima surat pengajuan dari Rancasari, seluruh Kelurahannya mengajukan untuk PPKM Mikro," katanya. 

"Kalau dalam Perwal ini yang ditegaskan polanya tidak top down, tapi kita minta bottom up. Kalau top down yang repot bisa lurah, camat, dan wali kota juga repot," lanjutnya. 

Menurut Ema, dalam pengajuan PPKM Mikro, masyarakat harus diberi pemahaman sebelumnya, serta harus sepakat terhadap konsekuensi memberlakukan PPKM berskala mikro tersebut. 

"Kalau ketika ditunjuk (diputuskan PPKM Mikro), masyarakat banyak yang tidak sepakat apa yang akan terjadi?" Katanya. 

"Makanya di forum ini saya menegaskan lebih baik cari kesepakatan di lapangan, bicara dulu dengan RT, RW, dan tokoh masyarakat lain, sepakat tidaknya. Ini bukan mau mengunci masyarakat tapi membatasi pergerakan," ucapnya. 

Sedangkan terkait Posko, Ema menilai keberadaanya harus ada di semua level pemerintahan, sesuai dengan Inmendagri yang dikeluarkan dengan fungsinya sebagai Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi (KIS). 

"Sehingga kalau ada persoalan, data di posko benar-benar terkendali. Kalau ada yang sakit cepat komunikasi ke petugas kesehatan. Kalau ada yang lebih gawat bisa ke fasilitas kesehatan yang lain, itu fungsinya," ucapnya. 

"Kemudian kalau ada masyarakat yang terkena Covid-19 butuh bantuan logistik, nah itu bagian fungsi posko juga, jadi datanya harus up to date," lanjutnya. 

Ema pun mengingatkan, keberadaan posko tersebut bukan menjadi tempat istirahat. Sebab di sana memang perlu tempat istirahat tapi bukan yang utama. 

"Karena fungsinya posko ini harus benar-benar untuk KIS, Koordinasi, integrasi informasi, dan sinkronisasi dari seluruh pihak yang terlibat karena bicara Satgas itu tidak identik Pemda saja," ucapnya. 

Sementara itu, Camat Babakan Ciparay, Momon Ahmad Imron mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala UPT Puskesmas di Kecamatan Babakan Ciparay untuk melakukan zonasi di 57 RW dan 363 RT. 

"Berdasarkan Inmendagri, zona hijau didapati 343 RT, zona kuning ada 23 RT yang tersebar di kelurahan. Untuk zona oranye dan merah tidak ada. Ini sudah menggunakan data per rumah yang diarahkan," katanya. 

Menurut Momon, Satgas Covid-19 Kecamatan dengan Puskesmas pun telah melakukan rapat koordinasi dengan RT RW yang termasuk zona kuning untuk menyosialisasikan kegiatan PPKM Mikro. 

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan usulan dari Pak Lurah melalui RW untuk PPKM Mikro di tingkat RT ini," ucapnya. 

"Berbagai upaya sudah dilakukan juga di tingkat mikro ini terutama di RT zona kuning. Seperti woro-woro, penyemprotan disinfektan, pembatasan keluar masuk orang," katanya. 

"Kemudian Puskesmas terus melakukan pelacakan, pengawasan positif dan kontak erat, hingga monitoring protokol kesehatan di tingkat RT," ungkapnya. 

Sedangkan Camat Bandung Kulon, Asmara Hadi mengatakan perkembangan kasus covid-19 di wilayahnya dari April sampai Oktober 2020 selalu menjadi yang paling tinggi antara ranking satu, dua, atau tiga. 

Namun dengan berbagai upaya, Satgas Covid-19 Bandung Kulon berhasil menekan kasus tersebut yang dirasakan penurunannya sejak November 2020 lalu. 

"Awalnya selalu masuk tiga besar, lima besar. Kemudian di Januari, Februari 2021 ini kondisinya cukup landai, peringkatnya turun ke 20 besar sampai 25 besar," katanya. 

"Upaya penanganannya, untuk preventif kita selalu sosialisasi edukasi dengan berbagai metode keterlibatan kaum tua, muda, intelektual, lalu penyuluhan juga bekerjasama dengan Puskesmas, upaya terpadu kita selalu lakukan penyemprotan disinfektan," lanjutnya. 

Menurutnya, terkait PPKM Mikro di Kecamatan Bandung Kulon sudah mulai berproses dengan rembuk warga. Hasilnya RW yang didapati kasus Covid-19 ada dua orang atau lebih dan situasi kondisinya riskan akan diajukan memberlakukan PPKM Mikro. 

"Riskan karena wilayah Bandung Kulon ini berbatasan langsung dengan daerah lain, ada juga yang padat penduduk. Jadi nanti setelah melaksanakan rembuk warga, berita acaranya akan dijadikan sebagai dasar bahwa Kelurahan mengajukan bahwa di wilayahnya akan memberlakukan PPKM Mikro," ucapnya. (Red)

Dianggap Bebas Covid 19 Setahun Berjalan, Warga Kebon Jayanti Tak Satupun Terpapar

Bandung, Warnus - Hampir satu tahun lamanya, virus corona menggentayangi masyarakat Indonesia. Hingga kini sudah lebih dari satu juta orang terpapar virus yang diyakini berasal dari Wuhan, China, Senin (15/02). 

Tapi di Kelurahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiaracondong, tidak ada satu pun yang terpapar virus Covid-19. 

Padahal, Kelurahan Kebon Jayanti termasuk kawasan padat penduduk yang memiliki luas wilayah hanya sekitar 27 hektar. Wilayah itu dihuni oleh 13.474 orang yang tersebar di 14 RW dan 89 RT. 

"Alhamdulillah zona hijau, sejak awal pandemi Maret 2020 sampai sekarang sudah satu tahun warga kami tidak ada yang terpapar Covid-19, semua sehat," kata Lurah Kebon Jayanti, Abdul Manaf, di Balai Kota Bandung. 

Manaf mengatakan, nol kasus ini merupakan hasil dari upaya yang dilakukan untuk mencegah Covid-19 masuk ke dalam wilayahnya. 

Sejak awal Maret lalu, pihaknya mengajak para tokoh agama, sesepuh, pengurus RT/RW, Babinsa, dan Polsek bergerak cepat untuk mengantisipasi virus corona. Pertama yang dilakukan dan sangat penting, yaitu membangun kesadaran warga akan bahaya SARS CoV-2.  

"Lebih baik kita cerewet daripada ada yang terpapar. Bangun kesadaran masyarakat, harus mau melaporkan. Covid-19 itu bukan penyakit aib tapi penyakit yang harus diwaspadai," katanya. 

"Kalau ada satu orang memiliki gejala, kami langsung tindak sehingga bisa diatasi lebih awal," imbuhnya. 

Kemudian upaya-upaya pencegahan pun sejak dulu hingga kini terus dilakukan. Seperti membagikan masker, menyemprotkan disinfektan secara massal di 14 RW melalui program Jumat Disinfektan. 

"Setiap hari kami operasi yustisi menyadarkan warga. Walau pun kami harus menyediakan hal-hal yang udunan," katanya. 

Bahkan, lanjutnya, setiap warga luar yang hendak masuk ke Kelurahan Kebon Jayanti wajib lapor kepada RT setempat dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 

"Sehingga sekarang sudah sadar. Ketika ada warga lain masuk, warga langsung mengingatkan dan meminta untuk segera lapor ke RT," akunya. 

"Kalau di Kelurahan Kebonjayanti sebelum adzan kami mengingatkan pentingnya prokes. Seperti 'ditunggu di masjid, jangan lupa bawa masker dan bawa sajadah sendiri'. Mudah-mudahan kami tidak lalay, dan tidak terlena," tutur Manaf. (Red)