Rumah Deret Tamansari, Tahap Dua 100% dan Akan Segera Dihuni

Bandung, Warnus - Pembangunan tahap kedua rumah deret Tamansari kini sudah capai 100 persen. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kini tengah mengejar target agar pada 2022 nanti sudah bisa mulai dihuni, Sabtu (25/12). 

Pelaksana Tugas Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengakselerasi menuntaskan kebutuhan rumah deret Tamansari. Untuk itu, saat meninjau pembangunan Yana turut serta memboyong beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).   

"Ini makanya percepatan, ada berkaitan dengan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dan ada hal lainnya termasuk lelang nanti tahun depan untuk tahap tiga," kata Yana usai meninjau rumah deret Tamansari,  Jumat, 24 Desember 2021.  

"Di sini kita 'keroyokan'. Insyaallah ada percepatan dan mudah-mudahan tahun depan, 198 unit selesai. Ini luar biasa," imbuhnya.  

Yana mengungkapkan, SLF akan diproses diiringi penyempurnaan akhir bangunan. Sehingga bisa segera dihuni, sekalipun untuk proses perpindahannya dilakukan secara bertahap. 

"Mudah-mudahan nanti kita minta dilakukan untuk SLF. Kalau itu bisa mungkin sudah dapat dihuni meskipun belum untuk 198 warga terdampak. Walaupun dengan terisi sekitar 150an terlebih dahulu sudah membantu," jelasnya. 

"Ini membuktikan kepada warga bahwa pemerintah selama memfasilitasi supaya mereka punya hunian layak. Kita lihat bagus luar biasa," tambahnya. 

Yana sangat bersyukur akhirnya penataan kawasan kumuh di Tamansari bisa terealisasi. Mengingat prosesnya yang cukup panjang bahkan hingga pergantian kepemimpinan. 

"Saya pikir ini legacy buat semua. Karena kalau pendahulu kita tidak merencanakannya, mungkin belum (terwujud). Ini legacy dari para wali kota dulu juga. Mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan kita ini bisa terealisasi," ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Hasan Fauzi yang ikut meninjau menyatakan siap memberikan dukungan penuh terkait percepatan rumah deret Tamansari agar bisa segera dihuni. 

"Ini karena cita-cita dari sebelumnya dengan tujuan untuk memanusiakan manusia. Masyarakat Kota Bandung yang harus betul-betul kita perhatikan. Baik lingkungannya maupun kesejahterannya. Ini bertahap oleh Pemerintah Kota Bandung," kata Fauzi. 

Fauzi mengakui pembangunan rumahderet Tamansari ini terlihat sangat mumpuni baik secara fungsi maupun estetika. Sehingga bisa menjadi percontohan apabila diperlukan penataan kawasan kumuh di Kota Bandung. 

"Mudah-mudahan kalau ini memang nanti sudah siap pakai, tidak menutup kemungknan wilayah lain yang sifatnya ada relokasi masyarakat akan kita bangun," katanya. (Red)

Kondusifitas Misa Malam Natal 2021 Aman Terkendali

Bandung, Warnus - Pelaksanaan malam natal tahun 2021 di Kota Bandung terpantau aman terkendali dan taat protokol kesehatan, Sabtu (25/12). 

Hal itu terungkap saat Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana didampingi Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna memantau sejumlah gereja di Kota Bandung, Jumat 24 Desember 2021. 

Di antaranya di Gereja Katedral Jalan Merdeka dan Gereja Katolik Salib Suci Jalan Kemuning. 

Berdasarkan pantauan, sejumlah petugas keamanan tampak berjaga. Tak hanya polisi, pengamanan juga melibatkan TNI dan apaurat kewilayahan. 

Sedangkan di gereja, juga tampak pembatasan jumlah jemaah. Hal itu bagian dari upaya menerapkan protokol kesehatan Covid-19. 

Gereja juga membuat beberapa kali pelaksanaan ibadah.  

"Malam ini melakukan monitoring ke beberapa gereja yang melaksanakan peribadatan, namun ternyata tidak semua melakukan," ujar Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.  

Yana pun tetap mengimbau agar kepada masyarakat yang akan melaksanakan ibadah untuk mematuhi protokol kesehatan. 

"Di Gereja Katedral betul kapasitas 50 persen. Daftar lewat online hingga protokol kesehatan yang ketat," ujar Yana.  

Ia berharap pelaksaan ibadah selama natal berjalan aman, nyaman dan khidmat.  

"Mudah-mudahan bisa melakukan ibadah dengan aman dan nyaman. Doakan lancar sehingga Kota Bandung tetap kondusif," ujarnya.  

Sementara itu, Pastor Kepala Paroki Katedral Santo Petrus Bandung, Pastor Barnabas Nono Juarno, OSC mengungkapkan, seusai kondisi parameter Covid-19 di Kota Bandung, pihaknya telah meminta jemaah untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan.  

"Kita terus terapkan prokes sampai registrasi secara online," ujarnya. 

"Kami katakan sebelum natal ini pembatasannya lebih ketat. Kami ikuti arahan pemerintah dalam pelaksaan ini 50 persen (kapasitas pengunjung)," imbuhnya. 

Untuk membatasi pengunjung, pihak gereja sengaja membuat sejumlah aturan.  

"Untuk bangku, formasi normalnya bisa 6 orang sekarang menjadi 3 orang. Biasanya bisa memuat 800 orang, kalau saat ini sekitar 200 orang," jelasnya. (Red)

Bandung Raih Apresiasi KPK Saat Peringati Hakordia

Bandung, Warnus - Pemerintah Kota Bandung memperoleh apresiasi dari Komisi Pemberantassan Korupsi (KPK) atas capaian program tematik aset (apresiasi atas progres sertifikasi), yang berada di peringkat 6 dengan jumlah sertifikat 464, Kamis (09/12). 

Apresiasi tersebut diberikan KPK bersamaan dengan peringatan Hari Korupsi Sedunia (Harkordia) dengan tema "Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi" di Gedung Juang KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi, Jakarta Selatan. 

Pada Peringatan Hakordia Tahun 2021 ini, KPK juga memberikan beberapa penghargaan, yakni Penghargaan Kepatuhan Pelaporan LKHPN, Kepatuhan Pelaporan, Gratifikasi, APH, Capaian MCP, dan Penghargaan DID. 

Kemudian diisi juga dengan peluncuran program, Indikator Penilaian MCP 2022, Kampanye Antikorupsi Bersama Sinergi KPK dan Kementerian BUMN, danPeluncuran Pilot Project Desa Anti Korupsi. 

Acara tersebut dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo, dan ditutup oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin. Wali Kota Bandung, Oded M. Danial pun turut hadir langsung pada acara tersebut. 

Oded mengaku pada kegiatan tersebut mendapatkan banyak arahan terkait pemberantasan korupsi dari Presiden, Wakil Presiden, dan Ketua KPK, Firli Bahuri. 

"Di dalamnya kita mendapatkan arahan tentang bagaimana kita menyikapi tentang bahayanya korupsi di Indonesia," ucapnya saat ditemui usai acara. 

Ia pun bersyukur Pemerintah Kota Bandung diberikan apresiasi oleh KPK atas capaian program tematik aset (apresiasi atas progress sertifikasi), yang berada di peringkat 6 dengan jumlah sertifikat 464. 

Termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan dan mencapai nilai MCP terbaik 2020 dan apresiasi  capaian MCP baik sampai 30 November 2021 berada di peringkat satu dengan indeks MCP 91,25. 

"Alhamdulillah hari ini juga Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) termasuk yang mendapat penghargaan, tadi beliau mewakili Jabar. Kota Bandung juga mendapat penghargaan (apresiasi atas progress sertifikasi)," kata Oded. 

Pada peringatan Hakordia ini, Oded mengaku akan terus berupaya memberikan pemahaman terkait pemberantasan korupsi terutama kepada para ASN Kota Bandung sebagai tenaga di Pemerintahan. 

"Dan juga kepada para pengusaha, BUMD, BUMN yang ada di Kota Bandung, juga mitra kerja kita harua diperkuat," katanya 

"Kita juga terua mengedukasi stakeholder terus agar terus korupsi itu bisa diminimalisir," ucapnya. 

Oded pun berharap berkaitan Hakordia ini, ke depan korupsi di Kota Bandung bisa semakin dikendalikan dan semakin diminimalisir. 

"Kita berharap ke depan yang namanya, korupsi di Kota Bandung semakin bisa dikendalikan dan semakin diminimalisir. Mudah-mudahan dengan berbagai penghargaan itu bisa menjadi cambuk buat kita, motivasi bagi kita," ujarnya. (Red)

Mang Oded Dilarikan ke RS Muhammadiyah, Dirut RS : Walikota Bandung Sudah Meninggal

Bandung, Warnus - Direktur Utama RS Muhammadiyah Kautsar Boesoiri memgungkapkan, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial telah meninggl dunia, Jumat 10 Desember 2021 pukul 11.55 WIB. Dari hasil diagnosa, Oded terindikasi terkena serangan jantung, Jumat (10/12). 

Kautsar menyatakan, Oded datang pukul 11.45 WIB diantar menggunakan ambulans. Saat tiba di rumah sakit, Oded sudah menggunakan oksigen untuk bantuan pernapasan. 

"Beliau datang dari Mujahidin menggunakan ambulans dan sudah terpasang oksigen itu pukul 11.45 dan langsung masuk UDG," kata Kautsar saat memberikan keterangan di RS. Muhammadyah Bandung. 

Saat masuk ke UGD, sambung Kautsar, kondisi tubuh Oded sudah menunjukan sejumlah tanda-tanda telah meninggal dunia. 

"Diperiksa nadinya sudah tidak teraba, dan pupilnya sudah melebar, itu adalah tanda tanda beliau tidak ada. Kalau mendasak gitu kemungkinan jantung," imbuhnya. 

Masih menurut Kautsar, kendati sudah tampak indikasi sudah meninggal dunia tim medis RS Muhammadyah tetap berusaha maksimal dengan Resusitasi Jantung Paru. Namun dalam kurun waktu 10 menit tetap tidak menunjukan perkembangan. 

"Walaupun sudah ada tanda tidak ada tetap kita lakukan usaha mengaharapkan muzijat allah. Tapi takdir Allah lain, dinyatakan tidak ada pukul 11.55 WIB," ungkapnya. 

Sebelumnya, Oded hendak bertugas sebagai khatib salat jumat di Masjid Raya Mujahidin, Jalan Sancang. Namun saat menjalankan salat sunat tak lama kemudian kehilangan kesadaran. (Red)

KPA Bandung Gelar Pelatihan Konseling Adiksi di Hari Aids Sedunia

Bandung, Warnus - Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung menyelenggarakan pelatihan konseling adiksi bagi petugas layanan kesehatan dalam rangka peringatan Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada 1 Desember 2021 lalu, Kamis (09/12). 

Pelatihan konseling adiksi tersebut diperuntukan bagi pelayanan kesehatan serta pendamping dan penjangkau dari LSM yang bergerak di isu pengguna jarum suntik. 

Atas hal tersebut, Wakil Wali Kota Bandung yang juga sebagai Ketua Harian KPA Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan apresiasinya. 

“Hal ini sangat penting untuk menangani para pengguna narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) yang juga berpotensi menjadi penyebar HIV/AIDS,” ucap Yana saat menutup acara secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu 8 Desember 2021. 

Yana pun meminta para konselor agar selalu melakukan upaya preventif mencegah masyarakat terjerumus menjadi pemakai napza. 

“Sosialisasi tentang bahaya dan keburukan yang ditimbulkan napza harus terus dilakukan supaya masyarakat menjauhinya,” ujarnya. 

“Insyaallah para pengguna bisa ditangani secara cepat dan tepat sehingga bisa menghentikan penggunaan napza,” lanjutnya. 

Yana berharap, melalui asesmen ini para petugas konseling bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga pengguna napza dan juga penderita HIV/AIDS di Kota Bandung terus menurun dan tidak ada lagi.  

Sementara itu, Kepala Bagian Pencegahan dan Pengendalian (P2P) Dinas Kesehatan Kota Bandung, dr. Rosye Arosdiani mengatakan, di Kota Bandung masih banyak sekali kegiatan yang dapat mengancam keberlangsungan ataupun penularan HIV/AIDS. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, lanjut Rosye, KPA Kota Bandung membuat suatu program pencegahan dan pengendalian yang dikenal dengan istilah Harm Reduction yaitu mengurangi dampak buruk penggunaan jarum suntik. 

Sehingga dengan terselenggaranya pelatihan konseling adiksi ini, diharapkan bisa membentuk kolaborasi antara pelayanan kesehatan dengan para pendamping dan penjangkau yang dapat menentukan keberhasilan dari program harm reduction. 

“Karena bagaimanapun juga koordinasi dan komunikasi antara pelayanan kesehatan dengan para pendamping dan penjangkau ini sangat menentukan keberhasilan dari program harm reduction,” kata Rosye 

“Kita bergerak di semua sisi dan berkolaborasi bersama untuk meminimalisir dampak buruk penggunaan jarum suntik,” paparnya. (Red)

Kemenag Cabut Izin dan Pindahkan Santri Pasca Kasus Asusila Oknum Guru Pesantren

Bandung, Warnus - Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bandung telah menjalankan sejumlah langkah strategis untuk menangani kasus asusila yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kota Bandung. Mulai dari permohonan pembekuan operasional lembaga sampai memastikan keberlangsungan pendidikan para korban, Kamis (09/12). 

Saat ini, Kemenang RI telah mencabut izin pondok pesantren tersebut. Kepala Kemenag Kota Bandung, Tedi Ahmad Junaedi menuturkan, sejak kasus ini terkuak Juni lalu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat untuk meninjau ulang operasional lembaga pendidikan tempat HW, pelaku asusila mengajar. 

"Kalau lembaganya kita telah memastikan proses pencabutan izinnya. Karena yang berwenang mencabut izin yaitu Kemenag RI," ucap Tedi. 

Tedi menuturkan, Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) yang diselenggarakan oleh yayasan pondok pesantren tersebut hanya mendapatkan izin untuk di Antapani. 

Sedangkan pesantren yang berlokasi di Cibiru berdiri tanpa izin Kemenag.  

"Ketika lokasinya berbeda harus ada izin terpisah, yaitu izin cabang. Pelaku belum urus izin cabang di Cibiru, yang katanya boarding school. Sebelumnya kita tidak mengetahui pendirian cabang di Cibiru," ujarnya. 

Selain mengajukan pembekuan lembaga, Tedi juga langsung bergerak cepat menangani keberlanjutan proses pendidikan para santriwati yang terdata di lembaga tersebut. Tujuannya agar bisa segera memindahkan ke lembaga pendidikan lain. 

Kendati dari perkembangan kasus yang menjadi korban sebanyak 12 orang, namun Tedi memilih seluruh santriwati yang ada di lembaga pendidikan tersebut untuk dipindahkan. Total sebanyak 35 orang santriwati yang terdaftar, semuanya difasilitasi. 

"Kita rapat dengan provinsi dan seluruh pokja PKPPS berkoordinasi siapa yang akan menampung 35 anak. Walaupun keputusannya tetap itu tergantung kepada anak. Sebagian besar anak mau ke sekolah formal," terangnya. 

Ia mengungkapkan, saat rapat dengan DP3A Jawa Barat dan Polda Jabar, Kemenag ikut melaksanakan pendampingan terhadap kasus tersebut secara proporsional. 

"Kasus kriminalnya ditangani oleh Polda Jabar, psikologi anak oleh Dinas DP3A, dan Kemenag membina dan menangani kelembagaan serta kelanjutan pendidikan anak-anak tersebut," jelasnya. 

Tedi menambahkan, Kemenag memfasilitasi seluruh proses administrasi hingga anak dipastikan mendapat tempat di sekolah yang baru. Baik itu kembali ke pondok pesantren ataupun memilih pindah ke sekolah formal. 

Saat ini, lanjut Tedi, pihaknya tengah berkoordinasi bersama pihak kepolisian untuk bisa mengakses ke bangunan sekolah yang sudah disegel. Yakni untuk mengambil sejumlah kelengkapan administrasi peserta didik. 

"Dari aduan orang tua, masih ada 16 anak yang belum punya ijazah setara paket B dan C. Padahal telah lulus sejak 2019 dan 2020 tapi belum diberikan. Kita terus berkoordinasi dengan kepolisian karena bangunannya sudah diamankan," jelasnya. (Red)

Lindungi Anak Korban Asusila, TP PKK Ajak Warga Bijak Dalam Bermedsos

Bandung, Warnus - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bandung, Siti Muntamah Oded mengajak seluruh elemen masyarakat lebih bijak terkait kasus asusila yang menimpa sejumlah santriwati. Salah satuya tidak mengekpolitasi kasus tersebut secara berlebihan, Kamis (09/12) 

Karena dikhawatirkan berdampak pada psikologis anak-anak peserta didik di lembaga tersebut, utamanya santriwati yang menjadi korban. 

Termasuk bagi media massa dan pengguna media sosial, Siti berharap agar lebih bijak menyebarkan informasi. Yakni menjunjung tinggi kaidah ramah anak dalam setiap proses penyebaran informasi. 

"Sebisa mungkin kita harus bisa melindungi psikologis anak-anak ini. Jangan sampai identitas anak dengan gampang tersebar luar dan dikhawatirkan menjadi perundungan atau membuat mental anak menjadi turun," tegasnya. 

Umi, sapaan akrabnya juga berharap semua masyarakat semakin melek dengan penguatan ketahanan keluarga. Hal itu agar kasus asusila yang dilakukan oleh oknum guru pondok pesantren di Cibiru tidak kembali terulang. 

"Di TP PKK kita melakukan langkah penguatan supaya keluarga kondusif sesuai cita-cita PKK mewujudkan keluarga yang beriman dan bertakwa," ucap perempuan yang akrab disapa Umi. 

Oleh karenanya, sambung Umi, guna menguatkan ketahanan keluarga di Kota Bandung sudah berdiri Pusat Pembelajaran (Puspaga).  

Sebagai ketua Puspaga, Umi menyatakan Puspaga juga bisa menjadi salah satu solusi apabila terjadi persoalan dalam keluarga. 

"Terlepas ada beberapa persoalan, hadirnya Puspaga agar parenting keluarga dikuatkan. Alhamdulillah banyak keluarga yang konsultasi untuk mendapatkan arahan sampai kondusif dan selesai," ujarnya. 

Umi mengungkapkan, keluarga adalah benteng pertahanan utama saat terjadi persoalan menyangkut anak. Sehingga, sebisa mungkin keluarga harus menjadi tempat bagi anak untuk mencurahkan beragam dinamika kehidupannya. 

"Setiap keluarga harus lebih berhati-hati menjaga putra-putrinya. Yang pasti seorang anak pasti kalau ada sesuatu akan bercerita kepada orang tuanya," jelasnya. 

Umi mengatakan, keluarga harus mendukung agar anak bisa menjadi pelopor dan pelapor. Sehingga bisa berani bersuara apabila terjadi hal kurang baik yang menimpanya. 

Artinya, lanjut Umi, menjadi pelopor dalam membawa perubahan karakter anak yang lebih baik. Kemudian menjadi pelapor yakni berani untuk bersuara dan mengungkapkan segala keluh kesahnya ketimbang hanya dipendam dan malah mengganggu psikologis.  

"Di Forum Anak ini kita memberikan kesempatan kepada anak sebagai pelapor dan pelapor yang bijak. Sekarang kasusnya (asusila oknum guru) sudah masuk ranah hukum, tinggal kita memberikan motivasi kepada para korban, saling menguatkan secara mental dan psikis," katanya. (Red